Jakarta, benang.id – Tunjangan pegawai Ditjen Pajak menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, gaya hidup dan fasilitas mewah yang mereka nikmati menjadi sorotan usai kasus Mario Dandi mencuat.
Di tengah kondisi perekonomian yang mencekik pekerja di Indonesia, hal ini dirasakan tidak mencerminkan keadilan penggajian hingga tunjangan yang diberikan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menegaskan perlu adanya keadilan dan standar hingga kualifikasi dalam Remunerasi.
“Kita bisa lihat gaji hingga tunjangan yang diterima pegawai ditjen Pajak sangat tinggi, lalu kenapa para pekerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dokter hingga guru tunjangannya masih kecil,” ungkap Anggawira dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Anggawira mengatakan dapat dilihat dari berbagai negara memiliki rata-rata tinggi untuk gaji dokter hingga guru. Sebagai pelayan untuk masyarakat harusnya lebih di perhatikan.
“Saya berharap, pemerintah sebaiknya melakukan transformasi total sistem remunerasi. Ini bisa didahului dengan merealisasikan rencana gaji tunggal yang sudah digaungkan sejak 2014,” ungkap Anggawira.
Ia menambahkan bahwa elit birokrasi seringkali mengklaim bahwa total remunerasi PNS sudah memadai, Padahal besaran yang diterima masing-masing PNS sangat bervariasi dan menunjukkan ketimpangan yang tajam antar instansi sehingga berdampak pada iklim kerja yang tidak sehat. (*)
