Jakarta, benang.id – Bawang putih merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, baik untuk kebutuhan rumah tangga, restoran maupun industri makanan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) kebutuhan konsumsi bawang putih nasional pada tahun 2023 sebesar 560.000 ton, sedangkan produksi bawang putih dalam negeri pada 2020 sebesar 81.800 ton. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bawang putih Nasional.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tataniaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia berbeking kuat di Negeri ini. Pemain impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga yang tidak sehat.
“Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang ‘menikmati’ kuota impor bawang putih,” ujar M Hadi Nainggolan, Ketua BPP Hipmi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di sela-sela acara launching Hipmi Tebar Qurban di Kantor BPP Hipmi Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).
Tata niaga impor bawang putih ini sangatlah tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasi para kartel mafia yang menguasi berbagai lininya.
Hipmi mensinyalir kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat saat menjelang pemilu, termasuk menuju pemilu 2024 ini.
“Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tataniaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi.
Menurut Hadi, sebaiknya pemerintah segera mengambil tindakan tegas, agar tataniaga impor bawang putih bisa berjalan sehat dan kompetitif.
Harga bawang putih sering mahal, langka dan bahkan menjadi penyebab inflasi adalah permainan kartel mafia impor bawang putih, begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya.
Hipmi berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengar berbagai masukan-masukan terkait tataniaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura agar lebih transparan.
“Hipmi mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktik-praktik kartel mafia impor bawang butih dan holtikutura agar tidak merugikan Negara, pelaku usaha lainnya serta masyarakat yang menjadi konsumen,” tegas Hadi. (*)
