Jakarta, benang.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimistis Indonesia dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3-5,9% pada tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkan Said menanggapi Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2023 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-22, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
“Terkait pembahasan KEM-PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pemerintah dalam rentang pertumbuhan 5,3 sampai 5,9%, Saya optimis kalau (target) 5,3% itu bisa kita capai. Artinya target asumsi itu kita masukkan, kita sepakati antara DPR dengan pemerintah dengan landasan kalau di 2022 ketahanan APBN kita atau resiliensi nya bagus sebagaimana sudah berjalan. Bahkan kita windfall profit hampir 425 triliun,” ungkap Said kepada Parlementaria, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, seperti dilansir dpr.go.id.
Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%; inflasi 2,0% hingga 4,0%; nilai tukar Rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34% hingga 9,16%; harga minyak mentah Indonesia 80-100 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 619 ribu – 680 ribu barel per hari dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dunia sedang mengalami ketidakpastian terutama berkaitan dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan kondisi krisis yang diakibatkan oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu penyebab lonjakan inflasi global.
Dalam penjelasannya, tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi beberapa negara lain karena kenaikan harga energi global dapat diredam oleh APBN sebagai shock absorber yang konsekuensinya menyebabkan peningkatan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi.
“Sebagaimana Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, walaupun dari 425 (triliun windfall profit) kita harus mengeluarkan (subsidi) untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak menaikan BBM, LPG dan tarif dasar listrik maka melompat kepada tahun 2023 yang harus dijaga betul yang pertama dari sisi pengeluaran adalah konsumsi yaitu 5%, investasi sekitar 6% dan kita harus genjot ekspor kita menjadi 7 sampai 8%. Maka menurut hemat saya 5,3% pertumbuhan akan datang itu adalah effort yang bisa diraih oleh pemerintah,” tutup Said yang juga Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan RI, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Pemerintah wajib menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR selambatnya 20 Mei tahun sebelumnya. Oleh karena itu, KEM-PPKF sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2023 telah disampaikan langsung melalui Rapat Paripurna pada 20 Mei 2022.
