Bandung, benang.id – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung St Thomas Aquinas dengan tegas menolak dan mengecam keras segala bentuk diskriminasi terhadap hak beribadah dan mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan jaminan serta perlindungan penuh terhadap hak-hak fundamental warga Negara yang mengalami tindakan diskriminasi.
Demikian pernyataan sikap PMKRI Bandung atas adanya pembatasan hak beribadah yang dialami oleh umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung, yang disampaikan Ketua Umum PMKRI Cabang Bandung St Thomas Aquinas, Philogonius Erland Belauw di Bandung, Selasa (11/3/2025).
“Tindakan ini jelas melanggar Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya,” ujarnya.
Dalam hal ini, tandas Erland, negara wajib hadir untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warganya demi menciptakan keharmonisan dalam realita kehidupan bermasyarakat.
Menurut dia, bulan Ramadhan bagi umat Muslim dan masa Prapaskah bagi umat Katolik adalah periode sakral yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Kedua periode ini menekankan pentingnya pengendalian diri, kepekaan sosial, dan tindakan nyata untuk membantu sesama.
“Namun, kami sangat prihatin dengan adanya pembatasan hak beribadah yang dialami oleh umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
“Oleh karena itu, pembatasan yang terjadi di Arcamanik bukan hanya melanggar hak konstitusional warga negara, tetapi juga mencederai prinsip toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi fondasi bangsa Indonesia,” ujarnya. (*/GK)
