Jakarta, benang.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik wacana evaluasi sistem pemilu Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sarmuji. Dalam situasi demokrasi yang semakin kompleks dan penuh tekanan sosial, pemikiran untuk mengevaluasi sistem pemilu secara matang dan objektif adalah langkah konstruktif yang perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Dr Anggawira, menegaskan bahwa sistem pemilu bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak dapat diubah. Justru, pemilu harus menjadi instrumen demokrasi yang terus disesuaikan dengan tantangan zaman, konteks sosial-ekonomi, serta kebutuhan akan stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Kami melihat bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memang telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas. Namun di sisi lain, sistem ini juga melahirkan biaya politik yang sangat tinggi, kompetisi antar caleg dalam satu partai, serta fragmentasi elite yang berujung pada instabilitas,” ujar Anggawira, dalam keterangannya Rabu (14/5/2025).
Dari perspektif dunia usaha, Hipmi menilai bahwa sistem demokrasi yang efektif dan efisien menjadi prasyarat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketidakpastian hukum dan politik kerap muncul dari proses politik yang terlalu transaksional. Ini berdampak pada dunia usaha, khususnya pelaku usaha muda yang butuh kepastian, keberpihakan, dan keberlanjutan.
Hipmi mendorong agar evaluasi sistem pemilu dilakukan secara terbuka, melibatkan akademisi, civil society, pelaku usaha, dan generasi muda. Beberapa opsi yang layak dipertimbangkan antara lain:
1. Sistem proporsional tertutup dengan reformasi internal partai politik yang ketat
2. Sistem distrik atau campuran
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye
4. Pengetatan persyaratan calon anggota legislatif dan penguatan rekrutmen kader berbasis meritokrasi.
“Kami tidak bicara soal sistem mana yang paling menguntungkan partai atau individu, tapi mana yang paling efektif untuk menghadirkan wakil rakyat yang berkualitas, kompeten, dan mampu mendorong kemajuan bangsa,” tambah Anggawira.
Hipmi percaya bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas rakyat memilih, tetapi juga dari seberapa kuat hasil pilihan itu menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan. (*/GK)
