Jakarta, benang.id – Usulan penambahan dana bantuan negara kepada partai politik (parpol) kembali mengemuka dengan alasan memperkuat kelembagaan partai, mengurangi politik transaksional, dan memperkuat demokrasi. Namun, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyatakan bahwa wacana ini tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan baru yang lebih serius.
“Dana negara yang lebih besar tidak serta-merta menjamin berkurangnya praktik politik transaksional,” ujar Jeirry dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Ia menegaskan bahwa argumen yang menyatakan bahwa peningkatan bantuan dana akan mengurangi politik transaksional bersifat lemah dan cenderung dipaksakan.
“Politik transaksional tidak selalu masuk ke kas partai. Sering kali, dana itu langsung mengalir ke elit partai. Jika sistem keuangan internal partai tidak dibenahi, justru potensi penyalahgunaan akan semakin besar,” tambahnya.
Jeirry juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana parpol selama ini. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, penambahan dana hanya akan memperluas ruang penyimpangan.
“Politik transaksional adalah pelanggaran, bukan sesuatu yang bisa ‘dikurangi’. Membuka ruang kompromi terhadap praktik seperti ini sama saja melemahkan prinsip dasar demokrasi,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Jeirry menilai bahwa usulan penambahan dana ini tidak sensitif terhadap kondisi keuangan negara yang saat ini sedang mengalami tekanan. Ia menekankan bahwa pengalokasian anggaran negara seharusnya diprioritaskan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Menambah dana partai saat rakyat menghadapi berbagai tekanan ekonomi bukan hanya tidak bijak, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.
Terkait dengan isu korupsi, Jeirry juga menilai tidak ada hubungan kausal antara besarnya bantuan negara kepada partai dengan berkurangnya praktik korupsi di kalangan elit politik.
“Korupsi terjadi karena lemahnya moral, integritas, dan penegakan hukum, bukan karena kurangnya dana partai. Yang lebih dibutuhkan adalah pembenahan nilai, budaya, dan tata kelola internal partai,” tegasnya.
Karena itu, Komite Pemilih Indonesia mengimbau agar pemerintah dan legislatif lebih fokus pada reformasi internal partai politik ketimbang menambah alokasi dana bantuan.
“Tanpa pembenahan yang menyeluruh, bantuan negara hanya akan menjadi pelumas bagi mesin politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel,” tutup Jeirry. (*/GK)
