Jakarta, benang.id — Langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui.
“Saya mengapresiasi keputusan Menteri ESDM yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Alfons, legislator asal Daerah Pemilihan Papua Barat itu, dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Pemberhentian sementara ini dilakukan menyusul pengaduan dari warga. Pemerintah menilai ada kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat kembali beroperasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin operasi PT Gag Nikel telah terbit sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat. Namun demikian, ia tetap akan mengambil langkah tegas terhadap tambang-tambang yang dinilai melanggar ketentuan dan membahayakan ekosistem daerah.
“Kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Komisi XII DPR RI juga menyatakan tengah mencermati secara saksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat. Aspirasi ini disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum, termasuk melalui media massa.
Seluruh laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses. “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Ia menegaskan bahwa sikap DPR RI jelas, sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi XII, yakni mendukung langkah cepat Menteri ESDM untuk menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat guna memastikan keadaan sebenarnya.
“Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah AMDAL yang disyaratkan,” imbuhnya.
Alfons menambahkan DPR memahami sepenuhnya bahwa aktivitas tambang nikel di wilayah ini telah dimulai beberapa tahun lalu. Ia menegaskan bahwa seluruh perizinan yang terkait tidak dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang saat ini menjabat.
“Bahkan tidak ada satu pun perizinan yang diterbitkan oleh Pak Bahlil selaku Menteri ESDM. Dengan pemahaman ini, kami menilai perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” pungkasnya. (*/GK)
