Jakarta, benang,id – Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU) mengecam dan menolak keras pernyataan Fadli Zon yang menyebut ‘kekerasan seksual 1998’ adalah rumor belaka. Pernyataan Fadli begitu sesat fikir, semua bukti-bukti mengenai kekerasan seksual 1998 sudah jelas terang benderang nyata adanya, terbukti dengan hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan pendokumentasian dan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998 melalui Laporan Akhir tanggal 23 Oktober 1998.
Demikian dikemukakan Js Kristan, Ketua Presidium GEMAKU, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/6/2025). “Laporan akhir TGPF mencatat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya. Lengkap dan jelas dalam dokumen tersebut secara detail apa yang terjadi mengenai kekerasan seksual 1998,” jelas Kristan.
Menurut Kristan, pernyataan Fadli Zon begitu memilukan, belum muncul kesimpulan akhir yang adil dan jelas mengenai kenyataan tersebut, tetapi Fadli justru membuat pernyataan yang kembali membuka luka lama para korban.
Kristan lebih jauh mengatakan bahwa meluruskan sejarah sebuah negara bukanlah dengan menganggap semuanya baik. “Semua kenyataan baik manis dan pahit justru dibuka selebar-lebarnya agar kita belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik dari sejarah tersebut, bukan menutupi bahkan mengaburkan kenyataan yang ada,” tandasnya.
Bagi Kristan, ironis sekali jika pernyataan seorang Menteri Kebudayaan justru sama sekali tidak berbudaya. “Apakah Fadli tidak punya hati dengan tega menyampaikan imajinasi sesat yang sangat tak layak dan justru kembali menggores hati luka lama para korban dan keluarga. Padahal belum ada kesimpulan yang adil untuk korban dan keluarga sampai saat ini,” ucapnya.
Fadli, lanjut Krsitan, seharusnya hadir untuk membuka sejarah secara nyata sesuai dengan fakta yang ada, apa yang baik katakan baik, apa yang buruk katakan buruk, dari situlah bangsa ini justru bisa belajar.
Jika Fadli masih punya hati, tambah Kristan, seharusnya dia segera mencabut pernyataan tersebut dan segera meminta maaf atas hal itu. “Jika Fadli tidak punya hati, kami berharap orang-orang di sekitarnya punya hati untuk memberi sedikit pemahaman kepada Fadli akan sesat pikir mengenai apa yang dia sampaikan,” imbuhnya.
Kata Kristan, jika Fadli Zon masih mempunyai pikiran, seharusnya dia malu dan segera mundur dari jabatannya karena sudah membuat gaduh dan kembali membuka luka lama para korban dan keluarga atas pernyataannya yang sesat.
Oleh karena itu, Generasi Muda Khonghucu Indonesia mengajak seluruh elemen untuk bersatu mengawal agenda besar penguasa untuk mengubah arah narasi sejarah bangsa ini secara ugal-ugalan. “Jangan kita biarkan sejarah ditulis oleh penguasa tanpa sesuai dengan kenyataan yang ada,” tandas Kristan.
Terakhir, Generasi Muda Khonghucu Indonesia mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengkaji ulang narasi perubahan arah sejarah bangsa ini agar lebih transparan sesuai dengan kenyataan yang pernah terjadi di negara ini, bukan ilusi dan karangan halusinasi belaka.
Penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan
Sebelumnya, dalam wawancara bersama IDN Times, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Ia mengatakan, apa yang terjadi di peristiwa Mei ’98 masih bisa diperdebatkan, termasuk informasi mengenai ada pemerkosaan massal. Menurut dia, selama ini tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei ’98.
“Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita gak pernah tahu, ada gak fakta keras kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada,” ucap Fadli Zon.
Terkait tim pencari fakta pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei ’98. Fadli mengaku, pernah membantah keterangan tim pencari fakta tersebut. “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan,” katanya.
“Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon, terkait penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. (*/GK)
