Seminar mengangkat tema “Iman, Kebijakan Publik, dan Keadilan Ekologis: Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan”
Jakarta, benang.id – Tahun ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki usia 80 tahun. Dalam rentang usia itu, kita perlu merefleksikan secara mendalam perjuangan panjang bangsa untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pencapaian atas cita-cita tersebut tentu saja berhubungan dengan berbagai elemen bangsa, aspek dan sektor pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sebagai bangsa yang beriman, keadilan sosial dalam 80 tahun kemerdekaan Indonesia bukan sekadar capaian, tetapi sekaligus sebagai proyek etis dan spiritual yang terus diperjuangkan. Demensi spiritual (iman) agama-agama mesti tetap menjadi Roh yang menggerakan bangsa ini untuk terus melahirkan berbagai rumusan kebijakan publik agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (keadilan sosial) dan berkelanjutan (keadilan ekologis).
Gereja Katolik sebagai bagian integral bangsa ini senantiasa hadir dan menemani perjalanan bangsa ini selama 80 tahun. Dengan berbagai cara yang khas, Gereja telah dan terus mempersembahkan kekayaan iman dan spritualnya demi tercapainya cita-cita keadilan sosial dan kebaikan bersama, termasuk isu-isu yang berhubungan dengan keselamatan lingkungan hidup (ekologi).
“Dalam konteks itu, dan bertepatan dengan 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan dan 10 tahun Ensiklik Laudato Si’, Ordo Fratrum Minorum (OFM) Provinsi St Michael Malaikat Agung Indonesia menyelenggarakan seminar Nasional dengan tema ‘Iman, Kebijakan Publik, dan Keadilan Ekologis: Refleksi Kebangsaan 80 Tahun Kemerdekaan’,” tutur Romo Yohanes Kristoforus Tara OFM, dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).
Seminar ini, kata Rm Kris, akan dilaksanakan pada Sabtu, 9 Agustus 2025 pukul 08.30-14.00 di Ballroom Vinsensius Putra, Jl Kramat Raya No 134, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan seminar ini menghadirkan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni dan Prof Dr Martin Harun OFM sebagai Keynote Speaker. Selain itu, sejumlah Narasumber: Dr Andreas Bernadinus Atawolo OFM, Sandarayati Moniaga SH, dan Dr Siti Maimunah akan membahas dan mendalami berbagai materi yang memperkaya tema seminar.
Lebih jauh, Rm Kris, mengungkapkan tujuan seminar nasional ini, antara lain: pertama, merefleksikan dan memaknai kembali visi kebangsaan kita yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam konteks HUT NKRI ke-80.
Kedua, melihat kembali tata kelola kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk memastikan terwujudnya prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial ekologis. Ketiga, merefleksikan spiritualitas Kidung Segenap Ciptaan dan Laudato Si’ sebagai dasar etika ekologis dan tanggung jawab bersama terhadap bumi sebagai rumah bersama.
Keempat, menegaskan keadilan ekologis sebagai dimensi integral dari keadilan sosial (ekologi integral). Kelima, membangun kesadaran bersama mengenai mendesaknya keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan orang-orang miskin yang menjadi korban.
Keenam, merumuskan rekomendasi etik-moral dan strategis untuk transformasi gaya hidup dan arah kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial ekologis. Dan ketujuh, menegaskan kembali komitmen bersama dan menemukan cara-cara baru yang lebih tranformatif dan profetik dalam merawat bumi sebagai rumah bersama.
“Dalam kondisi hari ini, kita butuh suatu spiritualitas sebagai kekuatan moral untuk meletakkan dasar dan menilai arah pembangunan yang amat teknokratis, mempertanyakan paradigma kebijakan, dan menyuarakan alternatif profetik serta menggerakkan aksi transformatif yang lebih berpihak pada keutuhan ciptaan dan martabat manusia,” jelasnya.
Karena itu, tandas Rm Kris, seminar ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk dan menghakimi siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas segala kerusakan dan krisis ekologi kita hari ini. “Seminar ini hendak membangun refleksi dan kesadaran bersama; menjadi ruang temu kontemplatif, tranformatif dan profetik antara iman, spiritualitas, kebijakan publik, dan suara keadilan sosial ekologis,” pungkasnya. (*/GK)
