Jakarta, benang.id — Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesa (Hipmi), Dr Anggawira MM MH menyampaikan keprihatinannya atas situasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah (Tiimteng) yang berdampak pada pembatasan dan penghentian sejumlah penerbangan internasional menyebabkan banyak jemaah umrah Indonesia tertahan dan belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah yang lebih konkret dan progresif. “Kami sampai saat ini belum melihat langkah-langkah yang benar-benar konkret dan progresif untuk menangani situasi ini. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan terkoordinasi, jumlah jemaah yang tertahan akan semakin banyak dan biaya yang harus ditanggung juga akan semakin membengkak,” ujar Anggawira.
Berdasarkan berbagai laporan dari penyelenggara perjalanan umrah dan komunitas jemaah, diperkirakan sekitar 54 ribu jemaah umrah Indonesia saat ini berada di Tanah Suci dan berpotensi terdampak oleh gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Menurut Anggawira, kondisi ini menjadi semakin berat karena terjadi pada bulan Ramadan, di mana tingkat okupansi hotel di Makkah dan Madinah meningkat signifikan sehingga harga akomodasi juga relatif lebih tinggi dibanding bulan-bulan biasa.
“Jika keterlambatan pemulangan ini berlarut-larut, biaya tambahan untuk hotel, konsumsi, dan kebutuhan jemaah tentu akan terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini jangan sampai seluruh beban biaya tambahan justru harus ditanggung sendiri oleh jemaah,” tambahnya.
Hipmi juga menyoroti lonjakan harga tiket penerbangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan pada aplikasi pemesanan tiket, harga tiket penerbangan one way rute Jeddah–Jakarta kelas ekonomi maskapai Garuda Indonesia yang dalam kondisi normal berkisar di angka Rp7–8 juta, saat ini pada beberapa jadwal melonjak hingga mencapai sekitar Rp18–20 juta per tiket.
Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi memberatkan jemaah jika tidak segera ada langkah pengaturan dan pengawasan dari pemerintah.
Hipmi mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air agar dapat membantu melalui penambahan jadwal penerbangan atau penyediaan extra flight guna mempercepat pemulangan jemaah Indonesia yang tertahan.
Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan batas harga tiket dalam kondisi darurat serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik spekulasi harga yang merugikan jamaah.
Lebih jauh, Sekjen Hipmi menilai bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting dalam tata kelola perjalanan ibadah umrah ke depan. Diperlukan skema perlindungan yang lebih kuat, termasuk komponen asuransi perjalanan yang dapat meng-cover kondisi force majeure seperti konflik geopolitik, penutupan wilayah udara, maupun gangguan operasional penerbangan internasional.
“Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah umrah terbesar di dunia dengan lebih dari 1,5 juta jemaah setiap tahun. Karena itu sistem mitigasi krisis bagi jemaah harus dipersiapkan dengan lebih matang agar dalam situasi darurat seperti ini negara dapat hadir memberikan perlindungan yang maksimal,” pungkasnya. (*)
