Semarang, benang.id – Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Persero Rizal Calvary mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan PT PLN (persero) mendapatkan 82 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.
“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82-84 juta metrik ton,” kata Rizal Calvary di Semarang, Jateng. “Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah. Satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang,” jelasnya.
Adapun PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4×660 MW, sedangkan PLTU Batang sebesar 2×1000 MW. “HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan,” papar Rizal.
Sebelumnya, ia mengatakan bahwa pembangkit-pembangkit PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia menambahkan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik. “Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.
Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir 2026, ia menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara. “DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.
Perlu diketahui, penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah. (*/GK)
