Jakarta, benang.id – Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong, mengapresiasi langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikabarkan telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol).
Anthony menilai kebijakan ini sebagai terobosan strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih berkeadilan, khususnya bagi jutaan mitra pengemudi di Indonesia.
Menurutnya, keputusan pemerintah masuk sebagai pemegang saham di perusahaan aplikator menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku ekonomi akar rumput, terutama driver ojol yang selama ini kerap mengeluhkan besaran potongan aplikasi yang cukup tinggi.
“Inilah bentuk kebijaksanaan Bapak Presiden Prabowo. Langkah ini merupakan sinyal positif bahwa negara hadir dalam mengoreksi ketimpangan ekosistem digital. Driver ojol adalah bagian penting dari rantai ekonomi nasional, sehingga sudah sewajarnya mereka mendapatkan porsi pendapatan yang lebih adil,” ujar Anthony pada keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil sebagian saham aplikator ojol dengan salah satu target utama menurunkan potongan komisi bagi pengemudi dari kisaran 10–20 persen menjadi 8 persen. Kebijakan ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pemangkasan potongan aplikator menjadi 8 persen.
Menurut Calon Ketua Umum BPP Hipmi ini penurunan potongan berpotensi meningkatkan kesejahteraan driver secara langsung karena pendapatan bersih yang diterima akan lebih besar. Selain itu, masuknya pemerintah di level kepemilikan saham diyakini dapat mendorong transparansi tata kelola perusahaan aplikator.
“Digitalisasi harus memberi manfaat yang merata. Jangan sampai pertumbuhan valuasi perusahaan teknologi besar tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan mitra di lapangan,” lanjutnya.
Anthony juga mendukung langkah pemerintah dan DPR yang masih mengkaji skema hubungan kerja driver ojol, baik sebagai mitra maupun pekerja, dengan melibatkan organisasi pengemudi dalam proses perumusan kebijakan.
Ia berharap kebijakan ini menjadi momentum reformasi industri ride-hailing nasional agar lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh pihak. “Ekonomi digital Indonesia harus tumbuh dengan prinsip fairness. Pemerintah, aplikator, driver, dan konsumen harus berada dalam ekosistem yang sama-sama diuntungkan,” pungkas Anthony. (*/GK)
