Kupang, benang.id — Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengambil sikap lebih tegas di tengah meningkatnya pragmatisme politik dan menurunnya kualitas kader kepemimpinan daerah. Gereja memandang politik tidak sekadar menyangkut kekuasaan semata, melainkan menjadi ruang pengabdian untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran sosial gereja.
Pesan itu mengemuka dalam silaturahmi antara 29 anggota DPRD Provinsi NTT yang merupakan politisi Katolik bersama Uskup Agung Kupang, Mgr Hironimus Pakaenoni, di Aula Santo Gabriel Keuskupan Agung Kupang, Jumat (8/5/2026).
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Agung Kupang, RD Leonardus Mali, yang membuka pertemuan dengan mengutip pemikiran mendiang Paus Fransiskus bahwa politik adalah perwujudan cinta kasih. “Dalam perspektif Gereja, politik bukan semata perebutan kekuasaan, tetapi pelayanan demi kesejahteraan bersama,” ujar Romo Leo Mali.
Pertemuan tersebut berkembang menjadi ruang refleksi kritis atas kondisi politik dan kaderisasi kepemimpinan di NTT. Sejumlah politisi menilai peran dan pengaruh politisi asal NTT di tingkat nasional maupun daerah terus mengalami degradasi akibat lemahnya pembinaan generasi muda.
Sementara itu Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat, Bonifasius Jebarus, menilai Gereja perlu kembali membuka ruang pendidikan politik bagi kaum muda Katolik agar lahir kader-kader pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian memperjuangkan kepentingan publik.
“Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kita akan kehilangan generasi penerus yang mampu membawa suara rakyat dalam kebijakan publik,” katanya.
Pandangan senada disampaikan politisi Partai Golkar, Simprosa Gandut. Ia mendorong Keuskupan Agung Kupang membangun pembinaan politik berbasis ajaran sosial Gereja agar anak muda Katolik tidak apatis terhadap dunia politik.
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Selain isu kaderisasi politik, isu pendidikan juga menjadi perhatian utama Uskup Agung Kupang Mgr Hironimus Pakaenoni. Ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi prioritas lima tahunan Keuskupan Agung Kupang karena pendidikan dinilai sebagai fondasi utama membangun kualitas umat sekaligus masa depan daerah.
“Sebagai satu tubuh dalam Gereja, kita perlu berjalan seirama dengan tujuan yang sama, yakni mengabdi dan melayani masyarakat,” kata Uskup Hironimus.
Di hadapan para politisi Katolik, Uskup Hironimus juga mengingatkan bahwa dunia politik selalu bersentuhan langsung dengan isu keadilan sosial, martabat manusia, dan kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, politik harus dijalankan sebagai bentuk karitas sosial, bukan sekadar alat kekuasaan.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Gereja Katolik di NTT ingin mengambil peran lebih aktif dalam membangun etika politik publik di tengah meningkatnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite politik. (*/GK)
