Jakarta, benang.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengutamakan kepentingan publik saat mengalokasikan Anggaran Belanja KKP tahun 2023. Dedi ingin permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya, para nelayan Indonesia, segera tuntas.
“Kalau kita keliling di seluruh hampir wilayah kampung nelayan Indonesia, itu rata-rata tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Saya tidak ingin biaya kegiatan rutin lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan publik,” tegas Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022) seperti dilansir dpr.go.id.
Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu mengingatkan berkali-kali di hadapan jajaran Eselon I KKP bahwa kepentingan publik adalah prioritas utama. Meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia, jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu, tidak bisa hanya mengandalkan produktivitas sektor perikanan saja, akan tetapi juga harus meningkatkan nilai kelayakan hidup para nelayan.
Lebih lanjut, mennurutnya, memberikan solusi demi memperbaiki kesejahteraan nelayan harus dimulai dari penyaluran sekaligus memberikan kecukupan modal, memfasilitasi tempat tinggal yang layak, memperbaiki sanitasi tempat tinggal nelayan, hingga menata kehidupan keluarga dengan mensosialisasikan keluarga berencana.
“Jawaban dari masalah ini adalah perencanaan yang terukur dari waktu ke waktu. Kalau polanya (sekadar hanya menyalin) ini, sampai kiamat enggak akan beres urusannya,” pungkas Kang Dedi.
Diketahui Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I KKP mengenai Pagu Indikatif KKP tahun 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6,1 triliun. Di sisi lain, Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp4,2 triliun.
Menutup pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan para anggota Komisi IV DPR RI, terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023. Hal ini vital karena menyangkut dengan Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menuju masa endemi.
