Oleh: Agustinus Tedja GK Bawana *)
Dalam sejarah peradaban dunia, tidak semua negara mampu bertahan menghadapi perubahan geopolitik yang terus bergerak. Banyak kerajaan besar, negara adidaya, maupun kekuatan regional yang akhirnya melemah bukan semata karena serangan militer dari luar, tetapi karena keretakan yang tumbuh dari dalam. Fenomena ini telah menjadi perhatian para pemikir politik dan filsafat sejak zaman kuno hingga era modern.
Pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War misalnya, menegaskan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menghancurkan musuh melalui peperangan terbuka, melainkan membuat musuh melemah dari dalam sehingga kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Gagasan serupa juga muncul dalam pemikiran Niccolò Machiavelli yang melihat bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada kemampuan menjaga kesatuan kepentingan nasional di tengah berbagai kelompok yang saling berebut pengaruh.
Negara dan Tantangan Geopolitik
Di era modern, tantangan sebuah bangsa tidak lagi hanya berupa invasi militer. Persaingan antarnegara berlangsung dalam bentuk yang lebih kompleks, mencakup ekonomi, teknologi, informasi, energi, hingga pengaruh budaya.
Banyak negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah justru menghadapi tekanan geopolitik yang besar. Posisi strategis, kekayaan mineral, energi, pangan, serta pasar yang luas sering kali menjadikan sebuah negara sebagai arena perebutan kepentingan berbagai kekuatan global. Dalam kondisi demikian, ancaman yang muncul tidak selalu berbentuk serangan langsung, tetapi dapat berupa upaya mempengaruhi kebijakan, opini publik, maupun arah pembangunan nasional.
Surplus Nilai dan Pergeseran Kepentingan
Perkembangan ekonomi global telah menciptakan akumulasi modal dan surplus nilai dalam berbagai sektor. Di satu sisi hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memunculkan kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha mengendalikan sumber daya strategis demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Dalam pandangan Karl Marx, akumulasi modal yang tidak terkendali dapat menciptakan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan pemilik modal. Sementara dalam perspektif geopolitik modern, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perebutan pengaruh terhadap kebijakan negara.
Ketika kepentingan kelompok lebih dominan dibanding kepentingan nasional, maka muncul risiko melemahnya solidaritas kebangsaan. Akibatnya, isu-isu publik sering kali dipandang bukan berdasarkan manfaat bagi bangsa, melainkan berdasarkan keuntungan politik, ekonomi, atau ideologis bagi kelompok tertentu.
Propaganda dan Perang Informasi Modern
Salah satu ciri utama abad ke-21 adalah berkembangnya perang informasi. Jika dahulu propaganda dilakukan melalui media cetak atau siaran radio, kini teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan sangat cepat.
Perang modern tidak selalu menggunakan tank dan rudal. Dalam banyak kasus, pertarungan dilakukan melalui pembentukan opini publik, manipulasi informasi, eksploitasi sentimen sosial, serta pembesaran konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan secara rasional.
Strategi ini sering memanfaatkan berbagai isu yang sensitif, seperti:
– Perbedaan identitas sosial.
– Ketimpangan ekonomi.
– Persaingan politik.
– Konflik agama dan budaya.
– Ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Dengan bantuan teknologi komunikasi dan media sosial, narasi tertentu dapat diperkuat sedemikian rupa hingga menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Dalam kajian intelijen modern, kondisi ini sering disebut sebagai upaya mempengaruhi “ruang kognitif” masyarakat, yaitu cara berpikir dan cara masyarakat memahami realitas.
Ekonomi sebagai Instrumen Tekanan Politik
Dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, perubahan nilai tukar mata uang, harga energi, dan kondisi pasar internasional sering berdampak langsung pada stabilitas suatu negara.
Kenaikan nilai dolar Amerika Serikat atau lonjakan harga minyak dunia misalnya, dapat memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. Kondisi tersebut kemudian sering dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk membangun narasi bahwa seluruh persoalan ekonomi berasal dari kegagalan kepemimpinan nasional.
Padahal, dalam banyak kasus, faktor eksternal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap situasi tersebut. Namun dalam arena politik, kompleksitas persoalan sering disederhanakan menjadi slogan-slogan yang mudah diterima publik.
Di sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai “intelektualisme dangkal”, yaitu penggunaan analisis yang tampak ilmiah tetapi hanya berfungsi untuk memperkuat posisi politik tertentu. Kajian-kajian seperti ini sering menonjolkan kelemahan pemerintah tanpa memberikan solusi yang realistis atau tanpa mempertimbangkan konteks geopolitik dan ekonomi global yang lebih luas.
Pelemahan Bangsa dari Dalam
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar lebih sering runtuh karena konflik internal daripada serangan eksternal. Keruntuhan Kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, misalnya, tidak hanya disebabkan oleh invasi bangsa asing tetapi juga oleh krisis ekonomi, korupsi, perebutan kekuasaan, dan menurunnya loyalitas terhadap negara.
Dalam konteks modern, strategi pelemahan bangsa dari dalam dapat muncul melalui:
1. Polarisasi sosial yang berkepanjangan
2. Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
3. Dominasi kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional.
4. Manipulasi informasi dan propaganda.
5. Ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap kekuatan eksternal.
6. Menurunnya semangat nasionalisme dan kebersamaan.
Strategi seperti ini tidak selalu merupakan hasil konspirasi tunggal, melainkan sering lahir dari pertemuan berbagai kepentingan yang saling memanfaatkan situasi yang ada.
Nasionalisme sebagai Daya Tahan Bangsa
Dalam pemikiran banyak filsuf politik, daya tahan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakatnya. Nasionalisme yang sehat bukan berarti menolak kritik, melainkan menempatkan kritik sebagai sarana memperbaiki negara, bukan menghancurkannya.
Karena itu, tantangan terbesar bangsa modern bukan sekadar menghadapi ancaman dari luar, melainkan menjaga agar perbedaan pandangan politik, ekonomi, maupun sosial tidak berkembang menjadi konflik yang merusak fondasi kebangsaan. Ketika kepentingan nasional tetap menjadi titik temu bersama, maka berbagai tekanan geopolitik, perang informasi, maupun guncangan ekonomi global akan lebih mudah dihadapi tanpa kehilangan arah sebagai sebuah bangsa. **
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)
