Jakarta, benang.id –Keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tetap penting untuk memperkuat koordinasi komunikasi pemerintahan di tengah perubahan lanskap media dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.
Demikian dikemukakan Direktur Political Economy and Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menanggapi pandangan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis yang menyebut Bakom tidak diperlukan karena fungsi komunikasi Presiden dapat dijalankan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Anthony menghormati pandangan tersebut sebagai kritik yang wajar. Namun, menurutnya, fungsi Bakom tidak semestinya dipersempit hanya sebagai juru bicara Presiden atau lembaga yang menyampaikan kegiatan Kepala Negara.
“Pandangan Mbak Uni Lubis penting sebagai pengingat agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan. Namun, komunikasi pemerintahan jauh lebih luas daripada menyampaikan agenda Presiden. Pemerintah membutuhkan lembaga yang mampu menyatukan informasi lintas kementerian, membaca aspirasi masyarakat, mengantisipasi krisis, dan memastikan kebijakan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami,” kata Anthony dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Presiden memberikan arahan agar komunikasi pemerintah dikembangkan sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional serta dilakukan secara sederhana, dialogis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut Anthony, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet mempunyai kedudukan strategis dalam membantu Presiden. Namun, kedua lembaga tersebut juga menangani pekerjaan besar yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan, dukungan kepada Presiden, koordinasi kabinet, dan proses pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki mandat yang jauh lebih luas, mulai dari infrastruktur digital, tata kelola platform, telekomunikasi, perlindungan ruang digital hingga pelayanan informasi publik. Karena itu, komunikasi kebijakan lintas kementerian tetap membutuhkan pengelolaan khusus.
“Bakom tidak perlu mengambil alih fungsi Mensesneg, Seskab, Komdigi, atau humas kementerian. Bakom harus menjadi penghubung yang memastikan berbagai lembaga menggunakan data yang konsisten, memahami arah kebijakan Presiden, dan tidak menyampaikan penjelasan yang saling bertentangan,” ujarnya.
Anthony mengatakan tantangan komunikasi pemerintahan muncul karena masyarakat menerima informasi melalui banyak saluran secara bersamaan. Sebuah kebijakan dapat dibicarakan di media sosial sebelum penjelasan resminya tersedia. Potongan video, data tanpa konteks, dan informasi yang belum terverifikasi juga dapat membentuk persepsi dalam hitungan menit.
Dalam situasi tersebut, pemerintah tidak cukup mengandalkan satu orang yang selalu berada di dekat Presiden. Komunikasi modern memerlukan sistem yang bekerja sepanjang waktu, melibatkan pemantauan isu, verifikasi data, koordinasi antarlembaga, penyusunan penjelasan, dan pengukuran respons masyarakat.
Pemerintah sendiri telah mempunyai lebih dari 8.000 jaringan kehumasan yang tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai instansi. Besarnya jaringan tersebut merupakan modal, tetapi juga membutuhkan koordinasi agar komunikasi kebijakan berlangsung cepat dan tidak terfragmentasi.
Anthony mengusulkan sedikitnya empat fungsi utama yang perlu dijalankan Bakom. Pertama, menjadi pusat koordinasi narasi dan data kebijakan. Ketika pemerintah menjelaskan persoalan pangan, energi, lapangan pekerjaan, investasi, atau pelayanan publik, setiap instansi harus menggunakan data dan definisi yang sama.
Kedua, Bakom perlu menjadi sistem peringatan dini terhadap persoalan masyarakat. Keluhan di media sosial, pemberitaan media, pengaduan pelayanan publik, survei, dan laporan lapangan perlu dianalisis untuk mengetahui isu yang berpotensi berkembang menjadi krisis.
Ketiga, Bakom perlu membangun komunikasi dua arah. Lembaga tersebut tidak boleh hanya menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga membawa aspirasi dan koreksi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan.
“Bakom harus menjadi radar, bukan sekadar pengeras suara. Keberhasilannya bukan diukur hanya dari banyaknya pemberitaan positif, tetapi dari seberapa cepat pemerintah mengetahui masalah dan menggerakkan kementerian yang berwenang untuk menyelesaikannya,” ujar Anthony.
Keempat, Bakom perlu menjadi pusat komunikasi krisis pemerintah. Dalam keadaan darurat, kontroversi kebijakan, bencana, atau munculnya informasi keliru, masyarakat membutuhkan penjelasan yang cepat, akurat, empatik, dan tidak saling bertentangan.
Meski demikian, Anthony sepakat bahwa keberadaan Bakom harus dibuktikan melalui kinerja dan tata kelola yang efisien. Pembagian tugas antara Bakom, Komdigi, Mensesneg, Seskab, Kantor Staf Presiden, serta humas kementerian perlu diumumkan secara terbuka. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi duplikasi anggaran, kewenangan, dan produk komunikasi.
Bakom juga perlu memiliki ukuran kinerja yang konkret, seperti kecepatan merespons isu, konsistensi data antarlembaga, jumlah keluhan yang diteruskan dan diselesaikan, jangkauan informasi ke daerah, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kritik Mbak Uni Lubis sebaiknya dijadikan momentum untuk memperjelas fungsi Bakom, bukan serta-merta meniadakan kebutuhannya. Jika dikelola secara profesional, efisien, dan terbuka, Bakom dapat memperkuat hubungan antara Presiden, kementerian, media, dan masyarakat,” katanya.
Anthony menambahkan, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mempunyai modal pengalaman sebagai aktivis yang lama berhadapan dengan dinamika aspirasi publik. Pengalaman tersebut diharapkan membuat Bakom lebih terbuka terhadap kritik dan tidak terjebak menjadi lembaga yang hanya membenarkan pemerintah.
“Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan komunikasi yang mampu menjelaskan kebijakan sekaligus mendengarkan rakyat. Bakom akan menjadi penting apabila mampu mengubah suara masyarakat menjadi masukan kebijakan, mempercepat koordinasi, dan menghadirkan pemerintah sebelum persoalan berkembang menjadi kegaduhan,” tutup Anthony. (*/GK)
