Jakarta, benang.id – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Ade Jona Prasetyo, menyambut positif rencana Bank Indonesia (BI) memanfaatkan riwayat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu acuan penilaian kelayakan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ade Jona menilai langkah tersebut merupakan terobosan penting dalam memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi pengusaha muda dan pelaku UMKM yang memiliki aktivitas usaha berjalan tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan maupun riwayat kredit formal.
“Kami mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Rencana pemanfaatan data transaksi QRIS untuk mendukung penilaian kelayakan kredit merupakan terobosan yang sangat relevan dengan kebutuhan pengusaha muda dan UMKM. Selama ini banyak usaha yang sebenarnya produktif dan memiliki transaksi rutin, tetapi masih kesulitan memperoleh pembiayaan karena keterbatasan jaminan dan administrasi keuangan,” ujar Ade Jona, dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran seharusnya tidak berhenti pada kemudahan bertransaksi, tetapi juga mampu memberikan manfaat lebih luas bagi perkembangan usaha.
Dengan pemanfaatan data transaksi secara tepat, lembaga keuangan berpotensi memperoleh gambaran tambahan mengenai aktivitas ekonomi, arus kas, dan perkembangan usaha calon debitur.
“Kalau selama ini QRIS membantu UMKM menerima pembayaran secara lebih mudah, ke depan kita berharap aktivitas transaksi digital itu juga dapat membantu mereka membangun rekam jejak usaha yang kredibel. Dengan begitu, digitalisasi benar-benar menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk naik kelas,” katanya.
Ade Jona menyoroti perkembangan penggunaan QRIS yang telah menjangkau puluhan juta merchant di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia, jumlah merchant QRIS hingga kuartal III 2026 mencapai sekitar 49,4 juta, dengan sekitar 97 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Menurutnya, besarnya partisipasi UMKM dalam ekosistem QRIS menunjukkan peluang untuk menghubungkan transformasi digital dengan penguatan pembiayaan sektor produktif.
“Ini potensi yang sangat besar. Kita memiliki jutaan pelaku usaha yang sudah masuk ke ekosistem pembayaran digital. Tantangan berikutnya adalah bagaimana ekosistem tersebut bisa memberikan nilai tambah, terutama dalam membuka akses permodalan, memperkuat kapasitas produksi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” jelasnya.
Meski demikian, Ade Jona mengingatkan bahwa pemanfaatan riwayat transaksi QRIS harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, perlindungan data, dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
Ia menegaskan bahwa data transaksi digital sebaiknya menjadi salah satu indikator pendukung penilaian kredit, bukan satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan pembiayaan.
“Yang kita dorong adalah pembiayaan yang semakin inklusif, tetapi tetap sehat dan bertanggung jawab. Data transaksi dapat menjadi informasi tambahan yang penting, namun penilaian kredit tetap harus memperhatikan kondisi usaha, kemampuan membayar, serta kebutuhan pembiayaan yang benar-benar produktif,” ujarnya.
Ade Jona juga berharap inovasi tersebut tidak menimbulkan kesenjangan baru antara UMKM yang sudah aktif menggunakan pembayaran digital dan pelaku usaha yang masih mengandalkan transaksi tunai, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital.
Karena itu, ia mendorong agar pengembangan sistem penilaian kredit berbasis data transaksi disertai perluasan literasi keuangan, pendampingan pencatatan usaha, dan pemerataan akses layanan pembayaran digital.
“Jangan sampai inovasi ini justru membuat pelaku usaha yang belum sepenuhnya terdigitalisasi semakin tertinggal. Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan organisasi pengusaha perlu bersama-sama memperluas pendampingan agar semakin banyak UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya,” katanya.
Lebih lanjut, Ade Jona menekankan pentingnya memastikan bahwa akses pembiayaan yang semakin terbuka benar-benar mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Menurutnya, kredit yang disalurkan kepada UMKM perlu diarahkan untuk memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
Ia juga mendorong perbankan mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik pengusaha muda, termasuk pelaku usaha di sektor perdagangan, kuliner, ekonomi kreatif, pertanian, manufaktur skala kecil, dan usaha berbasis digital.
“Bagi Hipmi, ukuran keberhasilan pembiayaan UMKM bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi juga berapa banyak usaha yang mampu berkembang, meningkatkan omzet, memperluas produksi, dan menyerap tenaga kerja. Pembiayaan harus menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Ade Jona menyatakan BPP Hipmi siap mendukung kolaborasi dengan Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk memperkuat literasi keuangan serta kesiapan pengusaha muda dalam mengakses pembiayaan.
Ia berharap rencana pemanfaatan data QRIS dapat dikembangkan menjadi sistem yang transparan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh perbankan.
“Indonesia membutuhkan semakin banyak pengusaha muda yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, setiap inovasi keuangan harus kita arahkan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. HIPMI mendukung transformasi digital yang tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperbesar kesempatan masyarakat untuk menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Ade Jona Prasetyo. (*/GK)
