Oligarki, Mafia, dan Ancaman Negara dalam Negara: Warning bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Oleh: Agustinus Tedja Bawana *)
Ada sejumlah persoalan mendasar yang seharusnya menjadi warning serius bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kita berhadapan dengan oligarki yang semakin kuat, dugaan jaringan mafia migas dan mafia tanah, koruptor yang berlindung di balik kekuasaan, elite politik yang mempertahankan kepentingan kelompok, serta ketidakadilan yang seolah telah menjadi bagian dari sistem yang terus dipelihara.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: Siapa sesungguhnya yang menjaga keadilan ketika institusi yang seharusnya menjadi penjaganya justru berpotensi menjadi bagian dari persoalan?
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berdiri di atas kepentingan siapa pun. Mereka membutuhkan polisi yang hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan institusi yang menciptakan jarak, ketakutan, atau kesan bahwa kekuasaan dapat menentukan siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus dikorbankan.
Kegelisahan ini bukan sekadar persoalan persepsi. Ini menyangkut fondasi kepercayaan publik terhadap negara.
1. Gunung Es Keserakahan dan Pembiaran Sistemik
Bangsa ini sedang mengalami perubahan. Namun, apakah perubahan tersebut benar-benar mencerminkan kematangan demokrasi, atau justru menjadi proses panjang pembiaran terhadap berbagai penyimpangan yang telah mengakar?
Saya melihat adanya pola keserakahan yang patut dicermati dalam perjalanan sejumlah periode pemerintahan sebelumnya. Kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan terlihat semakin sulit dipisahkan dari persoalan tata kelola negara.
Apa yang selama ini tampak sebagai persoalan individual bisa jadi merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar: sebuah gunung es yang menyimpan hubungan kepentingan, praktik penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya mekanisme pengawasan.
Ketika hukum dan keadilan dipersepsikan hanya bekerja untuk kelompok tertentu, ketika masyarakat kecil harus berjuang menghadapi proses hukum yang panjang, sementara pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya terlihat lebih mudah memperoleh perlindungan, maka yang sedang mengalami kerusakan bukan hanya sistem hukum.
Yang sedang terkikis adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara. Keserakahan yang dibungkus dengan legitimasi hukum merupakan ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada keserakahan yang dilakukan secara terbuka. Sebab, ketika penyimpangan memperoleh pembenaran administratif, ia dapat berkembang menjadi sistem yang sulit disentuh, sulit dibongkar, dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang normal.
Inilah yang perlu menjadi perhatian serius. Bahaya terbesar bukan ketika hukum dilanggar, melainkan ketika pelanggaran mampu bersembunyi di balik prosedur yang terlihat sah.
2. Oligarki dan Mafia: Ketika Sumber Daya Negara Menjadi Arena Perebutan
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Migas, tanah, kawasan hutan, dan berbagai kekayaan strategis lainnya seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kekayaan tersebut juga dapat menjadi sumber konsentrasi kekuasaan ketika pengelolaannya tidak transparan, pengawasannya lemah, dan kebijakan publik terlalu mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Di sinilah persoalan oligarki menjadi relevan. Oligarki bukan sekadar keberadaan orang kaya dalam politik. Persoalan utamanya adalah ketika kekuatan ekonomi mampu memengaruhi keputusan politik, kebijakan negara, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya.
Dalam kondisi seperti itu, dugaan jaringan mafia migas dan mafia tanah perlu ditangani secara serius Melalui penyelidikan yang independen, transparan, dan berbasis bukti. Jangan sampai kekayaan negara menjadi arena transaksi kepentingan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat pembangunan justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil, konflik agraria, kerusakan lingkungan, atau hilangnya akses terhadap sumber penghidupan.
Pertanyaan mendasarnya: Siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari pengelolaan sumber daya negara? Siapa yang menanggung kerugian sosial dan ekologisnya? Dan, apakah hukum telah bekerja secara setara terhadap seluruh pihak yang terlibat? Ketika pertanyaan tersebut tidak memperoleh jawaban yang memadai, kecurigaan publik akan terus tumbuh.
3. Polri dan Bahaya Kekuasaan yang Kehilangan Batas
Persoalan Polri harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: hubungan antara kekuasaan, kewenangan, profesionalisme, dan pengawasan demokratis. Polri memiliki posisi strategis dalam kehidupan negara. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penindakan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
Kewenangan tersebut dibutuhkan. Namun, justru karena besar dan strategis, kewenangan itu harus dibatasi oleh hukum, etika, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Kegelisahan saya muncul ketika institusi penegak hukum berpotensi mengalami pergeseran orientasi: dari melayani masyarakat menjadi semakin berpusat pada kepentingan institusinya sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran oleh individu anggota kepolisian. Persoalannya adalah kemungkinan berkembangnya budaya organisasi yang menempatkan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan publik.
Kita harus berani membedakan antara kritik terhadap institusi dan tuduhan terhadap individu. Tidak adil apabila seluruh anggota Polri dianggap memiliki perilaku yang sama. Banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan integritas, menghadapi risiko, dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Namun, integritas individu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan struktural.
Sebaliknya, keberadaan anggota yang baik seharusnya menjadi alasan semakin kuat untuk memperbaiki institusi, membersihkan penyimpangan, dan melindungi profesionalisme kepolisian. Institusi yang kuat bukan institusi yang tidak pernah dikritik, melainkan institusi yang mampu menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya.
4. Reformasi Polri: Memisahkan dari Militer Belum Cukup
Pemisahan Polri dari ABRI pada masa reformasi merupakan langkah penting dalam membangun kepolisian sipil yang profesional. Namun, perubahan struktur tidak otomatis menghasilkan perubahan budaya. Kepolisian yang secara kelembagaan telah dipisahkan dari militer tetap membutuhkan pembenahan dalam pola kepemimpinan, penggunaan kewenangan, sistem pengawasan, dan hubungan dengan masyarakat.
Reformasi tidak cukup berhenti pada perubahan organisasi. Reformasi harus menyentuh cara berpikir, cara bekerja, dan cara kekuasaan dipertanggungjawabkan. Jika kewenangan yang besar tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat, maka institusi apa pun berisiko mengembangkan budaya tertutup, mengutamakan loyalitas internal, dan menempatkan kritik sebagai ancaman.
Di sinilah pentingnya membangun kepolisian yang benar-benar demokratis. Polisi tidak boleh menjadi institusi yang menentukan sendiri batas kewenangannya. Polisi tidak boleh menjadi institusi yang menganggap pengawasan sebagai gangguan. Polisi juga tidak boleh menjadi kekuatan yang berada di atas masyarakat, sebab dalam negara demokratis, kewenangan kepolisian berasal dari hukum dan harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
5. Kekhawatiran tentang Politik, Jabatan, dan Konsentrasi Kekuasaan
Keterlibatan atau perpindahan sejumlah mantan pejabat kepolisian ke jabatan politik dan pemerintahan merupakan persoalan yang perlu dibicarakan secara terbuka. Namun, perpindahan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konspirasi atau ambisi institusional untuk menguasai negara.
Yang perlu diuji adalah apakah proses tersebut berlangsung sesuai aturan, apakah terdapat konflik kepentingan, apakah pengalaman dan kompetensi menjadi dasar penunjukan, serta apakah pengaruh institusi sebelumnya tetap digunakan dalam jabatan baru. Demikian pula, penempatan pejabat berlatar belakang kepolisian pada posisi strategis pemerintahan perlu dinilai berdasarkan transparansi, kompetensi, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan.
Jabatan publik bukan milik institusi tertentu. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani masyarakat. Jika konsentrasi jabatan, pengaruh politik, dan jaringan kekuasaan tidak diawasi secara memadai, maka risiko konflik kepentingan akan semakin besar. Persoalan ini harus dikaji secara objektif, bukan melalui prasangka, tetapi juga tidak boleh ditutup hanya karena menyangkut tokoh yang memiliki pangkat, jabatan, atau pengaruh. Demokrasi membutuhkan pembatasan kekuasaan, bukan sekadar pergantian orang yang memegang kekuasaan.
6. Ketika Polisi Menjadi Terlalu Jauh dari Masyarakat
Ada satu pertanyaan sederhana yang menurut saya sangat penting. Mengapa sebagian masyarakat masih merasa takut ketika harus berhadapan dengan polisi? Mengapa kantor polisi, yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan, dalam sejumlah pengalaman justru dipersepsikan sebagai ruang yang menegangkan dan sulit dijangkau?
Mengapa hubungan polisi dengan masyarakat sering kali lebih terlihat dalam konteks penindakan daripada pelayanan, pendampingan, dan penyelesaian masalah? Pertanyaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kantor polisi harus tanpa pagar atau tanpa pengamanan. Keamanan fasilitas kepolisian tetap diperlukan. Namun, desain fisik, pola pelayanan, dan budaya komunikasi harus menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang dilayani, bukan pihak yang harus selalu dicurigai.
Kantor polisi seharusnya menjadi tempat yang mudah diakses oleh korban kekerasan, masyarakat yang kehilangan haknya, warga yang mengalami konflik, dan mereka yang membutuhkan perlindungan. Pintu pelayanan harus terbuka. Informasi harus jelas. Pengaduan harus dapat ditelusuri. Masyarakat harus memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan. Polisi tidak cukup hanya hadir ketika terjadi pelanggaran. Polisi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan rasa aman.
7. Slogan Pelayanan Tidak Boleh Mengalahkan Kenyataan
Slogan tentang polisi yang humanis, profesional, dan dekat dengan masyarakat akan kehilangan makna apabila tidak dibuktikan melalui pengalaman nyata. Masyarakat tidak membutuhkan slogan yang terus diulang. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, proses hukum yang transparan, perlindungan terhadap korban, dan kepastian bahwa laporan mereka tidak berhenti di meja administrasi.
Mereka membutuhkan polisi yang berani menindak pelanggaran tanpa melihat siapa pelakunya. Mereka membutuhkan polisi yang tidak menggunakan kewenangan untuk menekan pihak yang lemah. Dan, mereka membutuhkan jaminan bahwa kritik terhadap kepolisian tidak akan menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda.
Jika slogan dan kenyataan semakin jauh, maka kepercayaan publik akan semakin sulit dipulihkan. Di sinilah ukuran keberhasilan reformasi harus ditempatkan. Bukan pada banyaknya program. Bukan pada megahnya fasilitas. Bukan pula pada banyaknya penghargaan. Melainkan pada seberapa besar masyarakat merasakan keadilan, keamanan, dan perlindungan.
8. Demokrasi Tidak Boleh Menjadi Korban dari Ambisi Institusi
Salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan bernegara adalah ketika sebuah institusi mulai memandang dirinya bukan sekadar pelaksana kewenangan, melainkan pusat pengaruh yang dapat menentukan arah politik dan administrasi negara. Dalam demokrasi, institusi penegak hukum harus berdiri independen dari kepentingan politik praktis. Namun, independensi bukan berarti bebas dari pengawasan. Independensi berarti mampu menegakkan hukum tanpa tekanan politik, sekaligus bersedia mempertanggungjawabkan tindakan kepada mekanisme pengawasan yang sah.
Kepolisian tidak boleh menjadi alat oligarki. Kepolisian tidak boleh menjadi pelindung mafia. Kepolisian tidak boleh menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan kelompok. Dan, kepolisian tidak boleh menjadi institusi yang merasa memiliki hak untuk menentukan arah negara di luar mandat konstitusionalnya.
Apabila kewenangan penegakan hukum digunakan untuk memengaruhi keputusan politik, melindungi kepentingan ekonomi tertentu, atau menghambat pengawasan terhadap kekuasaan, maka yang terancam bukan hanya profesionalisme kepolisian. Yang terancam adalah keseimbangan demokrasi. Kita harus mengingat bahwa negara demokratis tidak dibangun melalui dominasi satu institusi. Negara demokratis dibangun melalui pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara.
9. Warning bagi Pemerintahan dan Seluruh Elite Politik
Pemerintah harus memahami bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya melalui komunikasi politik. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata. Jika dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau keterlibatan jaringan mafia tidak ditangani secara transparan, masyarakat akan semakin sulit membedakan antara negara yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara yang bekerja untuk kepentingan kelompok.
Partai politik juga harus melakukan evaluasi. Jangan sampai partai hanya menjadi kendaraan untuk memperoleh jabatan dan membangun jaringan kekuasaan. Jangan sampai kepentingan elektoral mengalahkan tanggung jawab terhadap masyarakat. Jangan sampai kebijakan publik menjadi ruang kompromi antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang tidak transparan.
Sementara itu, elite global dan jaringan ekonomi internasional perlu ditempatkan dalam analisis yang berbasis fakta.Indonesia harus terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi tidak boleh kehilangan kemandirian dalam menentukan kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat.
Keterlibatan aktor global bukan dengan sendirinya merupakan ancaman. Ancaman muncul ketika hubungan ekonomi, politik, dan kekuasaan berlangsung tanpa transparansi, tanpa pengawasan, dan tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, kita membutuhkan pemerintahan yang mampu menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memperkuat tata kelola demokrasi.
10. Jalan Keluar: Mengembalikan Negara kepada Kepentingan Rakyat
Kritik tidak boleh berhenti pada kemarahan. Kritik harus menjadi pintu masuk bagi perubahan. Ada sejumlah langkah yang harus diperjuangkan secara serius. Pertama, memperkuat pengawasan terhadap Polri. Pengawasan internal harus berjalan efektif, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal. Diperlukan pengawasan eksternal yang independen, transparan, dan memiliki kemampuan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara nyata.
Kedua, membuka transparansi penanganan perkara. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan laporan, dasar penghentian perkara, penanganan dugaan pelanggaran, dan mekanisme keberatan.
Ketiga, menindak dugaan mafia migas, mafia tanah, dan korupsi melalui proses hukum yang dapat diuji. Penyelidikan harus berorientasi pada bukti, mengungkap aliran keuntungan, menelusuri konflik kepentingan, dan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak memperoleh perlindungan karena jabatan atau kekayaan.
Keempat, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan korban. Korban kekerasan, masyarakat yang menghadapi konflik agraria, pelapor dugaan korupsi, dan kelompok rentan harus memperoleh perlindungan yang memadai.
Kelima, membangun budaya kepolisian yang terbuka. Kantor polisi harus menjadi ruang pelayanan publik yang ramah, mudah diakses, dan tidak menimbulkan ketakutan yang tidak perlu.
Keenam, menjaga netralitas institusi penegak hukum. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak digunakan untuk menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.
Ketujuh, memperkuat pendidikan etika dan integritas. Profesionalisme tidak cukup hanya melalui pendidikan teknis. Profesionalisme harus dibangun melalui pengawasan, evaluasi perilaku, keteladanan kepemimpinan, dan konsekuensi yang konsisten terhadap pelanggaran.
11. Masyarakat Tidak Boleh Kehilangan Harapan
Kita tidak boleh membiarkan kegelisahan berkembang menjadi kesimpulan bahwa seluruh institusi negara telah rusak atau bahwa perubahan sudah tidak mungkin dilakukan. Kesimpulan seperti itu justru akan memperlemah masyarakat. Masih ada banyak orang yang bekerja dengan integritas. Masih ada aparat yang berani menjalankan tugas dengan benar. Masih ada masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan kelompok warga yang memperjuangkan transparansi dan keadilan.
Mereka harus diperkuat. Namun, harapan tidak boleh digunakan untuk menutupi persoalan. Harapan harus menjadi alasan untuk memperbaiki keadaan. Kita perlu membangun masyarakat yang berani mengawasi, berani menyampaikan kritik, dan berani menuntut pertanggungjawaban tanpa kehilangan penghormatan terhadap hukum. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis. Demokrasi juga membutuhkan institusi yang bersedia dikritik.
Jangan Biarkan Kekuasaan Jadi Negara dalam Negara
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang memimpin Polri, siapa yang menduduki jabatan pemerintahan, siapa yang menguasai partai politik, atau siapa yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Kekayaan sumber daya alam tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya kelompok tertentu.
Jabatan publik tidak boleh menjadi sarana untuk membangun kekuasaan pribadi. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan oligarki. Dan, institusi kepolisian tidak boleh kehilangan orientasi dasarnya sebagai pelindung masyarakat. Kekhawatiran mengenai kemungkinan lahirnya negara dalam negara harus dipahami sebagai peringatan tentang risiko konsentrasi kekuasaan, bukan sebagai tuduhan yang dapat dianggap telah terbukti tanpa penyelidikan.
Justru karena risikonya besar, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti. Kita tidak boleh membiarkan kecurigaan menggantikan hukum. Namun, kita juga tidak boleh membiarkan hukum menjadi alasan untuk membungkam pertanyaan masyarakat. Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat takut kepada aparatnya. Negara yang kuat adalah negara yang membuat rakyat percaya bahwa hukum akan melindungi mereka, bahkan ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan.
Polri harus kembali pada jati dirinya. Pemerintah harus kembali pada mandat rakyat. Partai politik harus kembali pada tanggung jawab demokrasi. Dan, seluruh institusi negara harus memahami bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk menguasai masyarakat, melainkan amanah untuk melayani. Sebab, ketika keadilan kehilangan keberpihakan kepada rakyat, ketika kekuasaan tidak lagi memiliki batas, dan ketika institusi lebih sibuk mempertahankan dirinya daripada memperbaiki keadaan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi sebuah lembaga.
Yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi Indonesia. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa gunung es keserakahan yang selama ini tersembunyi telah berubah menjadi ancaman bagi kepercayaan publik. Warning ini harus menjadi momentum untuk membangun kembali negara yang transparan, adil, profesional, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Bukan negara yang dikuasai oleh oligarki. Bukan negara yang dikendalikan oleh mafia. Bukan negara yang takut terhadap kritik. Melainkan negara yang berdiri tegak karena hukum, keadilan, dan kepercayaan rakyat. Indonesia tidak membutuhkan institusi yang semakin berkuasa atas masyarakat. Indonesia membutuhkan institusi yang semakin bertanggung jawab kepada masyarakat. Itulah ukuran sesungguhnya dari kematangan sebuah bangsa yang merdeka.
Semua hal di atas saya susun ulang menjadi sebuah opini kritis yang lebih tajam, logis, informatif, dan konstruktif. Saya mempertahankan substansi kegelisahan Anda mengenai oligarki, mafia migas, mafia tanah, korupsi, ketidakadilan, serta potensi penyimpangan kekuasaan Polri, tetapi memperkuat argumentasi agar tulisan tidak sekadar menjadi luapan kemarahan, melainkan menjadi kritik publik yang memiliki bobot dan arah perubahan. ***
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur-Program Monitoring Disaster Impact (JKJT- MDI)
