Jakarta, benang.id – Panda Nababan, jurnalis senior sekaligus politikus PDI Perjuangan, sepanjang perjalanan hidup dan kiprah politiknya dikenal berani menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kekuasaan. Panda merupakan salah satu sosok yang konsisten menyuarakan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang dinilainya menyimpang dari prinsip demokrasi.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengenang Panda Nababan yang berpulang pada Senin (9/11/2026) pagi setelah menjalani perjuangan melawan penyakit leukemia.
Dalam tulisannya berjudul “Mengenang Panda vs Jokowi”, Didik menyoroti peran Panda dalam menjaga prinsip check and balances, terutama ketika kekuasaan Presiden Joko Widodo dinilainya semakin dominan, baik di pemerintahan maupun di internal partai politik.
Ia menilai keberanian Panda menjadi penting ketika sebagian besar politisi cenderung memilih diam dalam menghadapi kekuasaan. Menurutnya, Panda tampil secara terbuka dan blak-blakan dalam mengkritik berbagai kebijakan dan perilaku politik Jokowi.
“Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan. Itu semua dilakukan secara terbuka dan ’blak-blakan’ ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi, wajah yang lugu tetapi menindas,” tulis Didik.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya memang tidak memiliki hubungan persahabatan dekat dengan Panda Nababan. Namun, perjalanan karier keduanya kerap bersinggungan, khususnya dalam dunia jurnalistik dan kegiatan intelektual.
Panda merupakan salah satu tokoh penting di sejumlah media yang memiliki peran dalam perjalanan demokrasi Indonesia, antara lain Harian Prioritas dan Media Indonesia. Panda pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989.
Pada masa tersebut, Didik yang masih berusia 28 tahun aktif menulis kolom di sejumlah media. Persinggungan profesional keduanya berlanjut ketika Panda menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan pada 1990–1999, sementara Didik menjadi kolumnis tetap di majalah tersebut.
Menurut Didik, kiprah Panda dalam dunia pers berlangsung di tengah situasi kebebasan media yang masih terbatas akibat kuatnya kontrol pemerintah. Karena itu, peran jurnalis dan media independen menjadi bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi.
Selain di dunia jurnalistik, Didik juga menyoroti perjalanan Panda di dunia politik. Panda tercatat menjadi salah satu tokoh yang membela Megawati Soekarnoputri ketika terjadi konflik internal PDI Perjuangan pada 1998.
Setelah reformasi, Panda melanjutkan kiprah politiknya sebagai anggota DPR RI pada periode 1999–2012.
Didik secara khusus menggarisbawahi kembali peran Panda dalam dinamika politik PDI Perjuangan pada 2024, ketika terjadi ketegangan antara Megawati dan Jokowi. Dalam pandangan Didik, Panda berada di pihak Megawati dan turut menyuarakan penolakan terhadap berbagai manuver politik Jokowi yang dipersepsikan sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.
“Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode,” tulis Didik.
Ia menilai wacana perubahan konstitusi untuk membuka peluang masa jabatan presiden tiga periode menjadi persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Ia menyebut adanya kekhawatiran bahwa agenda tersebut dapat masuk melalui rencana amendemen UUD 1945.
Selain persoalan masa jabatan presiden, Panda juga secara terbuka mengkritik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Didik mencatat bahwa Panda mempertanyakan kapasitas dan pengalaman politik Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden.
Kritik tersebut, menurut Didik, menunjukkan keberanian Panda sebagai politikus senior yang tidak segan menyampaikan pandangan berbeda meskipun berhadapan dengan figur yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Lebih jauh, Didik memandang bahwa kritik Panda terhadap Jokowi merupakan bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan yang dinilainya semakin terpusat. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan Jokowi dengan partai politik, tetapi juga berkaitan dengan praktik nepotisme dan pelemahan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Ia berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan oleh partai politik dan parlemen mengalami pelemahan. Dalam situasi tersebut, Panda menjadi salah satu figur yang tetap menyuarakan kritik dari dalam lingkungan politik yang sama dengan Jokowi.
“Di pemerintahan tidak ada sama sekali Check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh,” tulis Didik.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan figur yang berani mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan. Menurutnya, demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan yang berjalan efektif, baik melalui lembaga negara, parlemen, partai politik, maupun masyarakat sipil.
Di akhir tulisannya, Didik kembali menegaskan posisi Panda Nababan sebagai salah satu tokoh yang berani menyuarakan perlawanan terhadap apa yang dipandangnya sebagai kesewenang-wenangan kekuasaan.
Bagi Didik, kiprah Panda bukan sekadar perjalanan seorang jurnalis senior yang kemudian menjadi politikus, melainkan juga bagian dari dinamika panjang perjuangan menjaga demokrasi dan prinsip pengawasan terhadap kekuasaan di Indonesia. (*/GK)
