Jakarta, benang.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi ujian terhadap kematangan institusi dan komunikasi politik Indonesia. Demikian dikemukakan Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong.
Anthony yang juga Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) itu mengatakan investor dapat membedakan pergantian figur dengan krisis kelembagaan. Pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis menjadi krisis ekonomi selama proses penggantian berjalan sesuai konstitusi, pemerintahan tetap efektif, dan arah kebijakan tidak mengalami perubahan mendadak.
“Pasar tidak hanya memperhatikan siapa yang menduduki jabatan, tetapi bagaimana negara mengelola perubahan. Ketika konstitusi bekerja, jadwal transisi jelas, dan pemerintah menjamin kesinambungan kebijakan, ketidakpastian dapat dikelola,” kata Anthony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Gibran serta respons cepat MPR menunjukkan bahwa mekanisme ketatanegaraan berjalan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan prosedur untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Anthony, kepastian jadwal pemilihan dan pelantikan pengganti penting agar ruang publik tidak terlalu lama dipenuhi spekulasi. Semakin singkat periode ketidakpastian, semakin kecil pula risiko gangguan terhadap kepercayaan masyarakat dan investor.
“Indonesia mempunyai prosedur konstitusional yang jelas. Hal tersebut harus menjadi pesan utama kepada masyarakat dan komunitas internasional bahwa pemerintahan tetap berjalan serta tidak ada kekosongan arah kepemimpinan,” ujarnya.
Anthony menyarankan pemerintah membangun komunikasi transisi melalui tiga langkah. Pertama, menyediakan satu sumber informasi resmi mengenai jadwal dan tahapan konstitusional. Kedua, menyampaikan jaminan kesinambungan kebijakan ekonomi. Ketiga, memperbarui informasi secara berkala untuk mencegah kekosongan informasi diisi rumor.
Menurutnya, terlalu banyak pejabat yang memberikan penafsiran berbeda dapat menambah kebingungan. Komunikasi pemerintah harus menggunakan data, istilah, dan penjelasan yang konsisten.
“Dalam situasi politik yang bergerak cepat, kekosongan informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi. Pemerintah perlu hadir lebih dahulu dengan informasi yang sederhana, faktual, dan diperbarui secara berkala,” kata Anthony.
Ia menambahkan bahwa komunikasi tidak cukup hanya ditujukan kepada masyarakat dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada investor, lembaga pemeringkat, mitra dagang, serta perwakilan diplomatik mengenai kesinambungan pemerintahan dan agenda ekonomi.
Anthony menilai kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, investasi, pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, dan penciptaan lapangan kerja perlu ditegaskan tetap berjalan. Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa pergantian Wakil Presiden tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap kontrak, regulasi, dan proyek yang telah diputuskan.
“Kepercayaan investor dibangun oleh institusi, bukan hanya oleh figur. Kepastian hukum, konsistensi regulasi, disiplin fiskal, dan koordinasi kebijakan merupakan fondasi yang perlu terus dijaga,” jelasnya.
Mengenai pengganti Gibran, Anthony berharap Presiden Prabowo mengusulkan figur yang mampu melengkapi gaya kepemimpinannya. Wakil Presiden berikutnya perlu mempunyai kemampuan koordinasi lintas kementerian, pemahaman ekonomi, dan kredibilitas untuk berkomunikasi dengan masyarakat maupun komunitas internasional.
Figur tersebut juga perlu memahami transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan dunia kerja, geopolitik, serta tantangan ekonomi hijau. Menurut Anthony, Wakil Presiden harus mampu membantu Presiden menerjemahkan agenda besar menjadi pelaksanaan yang terukur.
“Kita tidak membutuhkan pusat kekuasaan baru yang berjalan sendiri. Kita membutuhkan Wakil Presiden yang menjadi penguat koordinasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan memastikan program Presiden sampai kepada masyarakat,” katanya.
Anthony tidak ingin berspekulasi mengenai nama calon karena prosesnya merupakan kewenangan Presiden dan MPR. Namun, ia mendorong agar publik memperoleh penjelasan mengenai rekam jejak, kompetensi, integritas, serta gagasan dari dua calon yang diajukan.
Menurutnya, keterbukaan tersebut akan meningkatkan legitimasi proses dan mengurangi ruang bagi disinformasi. Media dan masyarakat juga perlu menjaga percakapan publik agar tidak berubah menjadi penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
Anthony menegaskan bahwa stabilitas politik bukan berarti membatasi kritik. Stabilitas lahir ketika perbedaan diselesaikan melalui hukum, institusi bekerja sesuai kewenangan, dan pemerintah berkomunikasi secara jujur.
“Transisi ini dapat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia mempunyai mekanisme koreksi dan kesinambungan. Jika prosesnya cepat, tertib, dan transparan, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo justru dapat semakin kuat,” pungkas Anthony. (*/GK)
