
Biofuel, biogas, dan gasifikasi biomassa digarap bersama masyarakat, berdampingan dengan gas bumi dalam skema terintegrasi dan teragregasi. Langkah ini mengemuka saat dapur MBG dan UMKM di Jateng–DIY terjepit harga gas CNG hingga Rp14.000 per meter kubik atau setara USD 21,6 per MMBtu.
Yogyakarta, benang.id – Pertamina punya jurus baru dalam transisi energi: mengajak masyarakat ikut menggarap energi lokal. Strategi ini dipaparkan Wenny Ipmawan, SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero), dalam Workshop “Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang diadakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Lewat strategi ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi konsumen. Mereka dilibatkan dalam penyediaan pasokan, penyaluran, hingga pemanfaatan sumber energi lokal seperti biofuel, biogas, dan gasifikasi biomassa. Semuanya berjalan berdampingan dengan pemanfaatan gas bumi dan pengembangan infrastrukturnya dalam skema terintegrasi dan teragregasi.
“Pengembangan usaha energi Pertamina Group mengikuti kebijakan energi nasional untuk peningkatan produksi dan pemerataan akses energi bersih, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk penguatan sumber energi lokal,” ujar Wenny.
Perpaduan pasokan, infrastruktur, teknologi, serta bauran energi fosil dan terbarukan berbasis sumber daya setempat diharapkan melahirkan ekosistem transisi energi berkeadilan: ekonomi daerah tumbuh, dan seluruh pelaku rantai pasok mendapat kepastian usaha.
Gas Sama, Harga Beda Jauh

Jurus ini hadir ketika persoalan harga gas di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sedang disorot. Molekul gas yang digunakan konsumen di Pulau Jawa sejatinya sama, tetapi soal harga ceritanya lain. Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaku UMKM di kedua provinsi justru harus merogoh kocek jauh lebih dalam dibanding sektor lain.
Untuk gas CNG (compressed natural gas), mereka rata-rata membayar Rp14.000 per m³, atau setara USD 21,6 per MMBtu pada kurs Rp18.000 per USD. Memang masih lebih murah daripada LPG nonsubsidi, tetapi ada ketimpangan harga dibanding konsumen besar yang justru menikmati gas murah berkisar USD 6–12 per MMBtu. Bagi usaha kecil yang margin keuntungannya tipis, beban ini terasa langsung.
Temuan ini muncul ketika para akademisi dan praktisi transisi energi menindaklanjuti workshop tersebut dengan turun langsung menemui pengguna gas di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.
“Disparitas harga inilah yang membuat pasokan dan infrastruktur gas di Jateng dan DIY jalan di tempat. Karena harga di ujung rantai mahal, permintaan tidak tumbuh. Karena permintaan kecil, tarif per unit tetap tinggi dan investor enggan membangun pipa maupun menambah pasokan. Lingkaran ini yang harus diputus,” ujar pengamat transisi energi Antonius Aris Sudjatmiko.
Mengapa Bisa Semahal Itu?

Prof. Agus Trihatmoko (Ekonom, Universitas Duta Bangsa), Puspo Kuntjoro (Akademisi ESG dan business sustainability, Universitas Prasetiya Mulya), dan pengamat transisi energi Antonius Aris Sudjatmiko sepakat soal biang masalahnya: harga gas yang belum teragregasi.
“Hal ini terjadi karena skema harga yang belum teragregasi, sehingga pengguna gas CNG harus menanggung seluruh komponen biaya secara point to point, mulai dari harga beli di hulu, tarif pengangkutan (toll fee) pipa transmisi, biaya kompresi di mother station, hingga ongkos angkut tabung CNG.”
Setiap mata rantai menambah ongkos, dan semuanya berujung di tagihan pengguna. Ketimpangan ini bahkan terlihat di sepanjang pipa yang sama: di keluaran mother station sekitar Gresik, harga gas rata-rata USD 10 per MMBtu, sementara di sekitar Cirebon sudah mencapai sekitar USD 13 per MMBtu.
Taruhannya: Daya Saing Daerah

Bagi Prof. Agus Trihatmoko, mahalnya gas bukan sekadar urusan tagihan, melainkan soal daya saing daerah. terhadap Gas yang menjadi wilayah manajemen strategi korporasi bersama pemerintah pemegang otoritas. Konsennya adalah input strategis produksi; keandalan pasokan dan keterjangkauan harganya menentukan efisiensi industri. Terbatasnya pasokan dan infrastruktur gas di Jawa Tengah dan DIY dibanding daerah lain menjadi salah satu penghambat daya saing, terutama bagi UMKM dan industri rakyat.
Sebaliknya, ketika akses gas diperluas, efek berantainya besar: peluang investasi terbuka, produktivitas naik, nilai ekonomi regional bertambah, dan lapangan kerja tercipta sesuai potensi daerah. Karena itu, strategi transisi energi perlu menyesuaikan karakteristik ekonomi setiap wilayah.
“Kalau di Jawa Saja Timpang, Bagaimana di Luar Jawa?”

Puspo Kuntjoro menyoroti kesenjangan infrastruktur dan disparitas harga gas di Jawa Tengah dan DIY. Ia mendorong kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses energi bersih, terutama untuk sektor produksi yang menggerakkan ekonomi rakyat.
“Potret kesenjangan pasokan dan akses energi bersih di Jateng dan DIY merupakan hal krusial yang perlu kita cari solusinya bersama-sama. Bila di Jateng dan DIY saja terjadi ketimpangan seperti ini, apalagi di wilayah lain di luar Pulau Jawa,” tutur Puspo.
Forum menawarkan dua gagasan kunci: agregasi tarif dan harga gas, serta model “satu program, lima manfaat” (quintuple benefit impacts), yakni pendekatan transisi energi berkeadilan yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal. Agregasi harga memungkinkan subsidi silang antara harga murah yang dinikmati konsumen besar di dekat sumber gas dengan konsumen UMKM dan rumah tangga yang berada jauh dari sumber dan infrastruktur gas. Sedangkan skema multi-manfaat akan menurunkan harga per unit biaya karena munculnya pendapatan lain dari suatu proyek/program.
“Program pemerintah seperti dapur MBG, konversi LPG ke gas untuk UMKM, dan rumah tangga bisa menjadi permintaan yang terjamin. Kalau permintaan ini dihimpun dan harganya diagregasi, investor punya alasan kuat untuk membangun pipa dan menambah pasokan,” kata Aris.
Kalija I, Jalur Masuk LNG untuk Jateng–DIY

Indonesia punya sejarah panjang dalam produksi, pengolahan, dan penyaluran gas, dengan PGN selaku Subholding Gas Pertamina sebagai motornya. Infrastruktur yang sudah dan akan dibangun perlu dioptimalkan sebagai aset strategis ketahanan energi nasional.
Mohammad Bilal Nuraziz dari Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) melihat peluang pada fasilitas migas lepas pantai sebagai titik hubung pasokan LNG dari luar pulau. Salah satunya anjungan Lapangan Gas Kepodang di lepas pantai Jawa Tengah yang tersambung ke pipa transmisi Kalija I. Interkoneksi LNG ke Kalija I akan memperkuat pasokan gas bagi Jawa Tengah dan DIY.
Harga Mahal, Permintaan Tertahan, Infrastruktur Menunggu

Jawa Tengah. Yohannes Pambudi Hadi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa kewenangan gas hilir ada di pemerintah pusat; provinsi berperan sebagai fasilitator melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan koordinasi perizinan dengan kabupaten/kota. Pada 2024, pemanfaatan gas di Jawa Tengah sekitar 64,2 BBTUD, dan 77% di antaranya (49,6 BBTUD) diserap pembangkit listrik.
Permintaan industri 2025 baru sekitar 17 BBTUD dan baru terpenuhi sebagian karena terbatasnya pasokan, jangkauan infrastruktur, dan disparitas harga dibandingkan wilayah lain. Penyaluran CNG pun masih kecil karena bergantung pada mother station di Jawa Timur, sehingga biaya kompresi dan ongkos angkut membengkak.
DI Yogyakarta. Leo Yudha Suryoputro dari Dinas PUPESDM DIY menyebut provinsinya sebagai daerah pengimpor energi: listrik dari sistem Jawa–Madura–Bali, BBM dan LPG dari luar daerah. Konsumsi LPG terus naik, dari 153.520 MT pada 2022 menjadi 165.808 MT pada 2025. Potensi energi terbarukannya besar, tetapi baru 2.010 dari potensi 15.000 unit biogas yang terbangun. DIY kini menantikan pipa Semarang–Solo–Yogyakarta dengan titik akhir di Sleman.
“Pasokan dan infrastruktur memang penting, tetapi semuanya bermuara pada harga. Selama harga di ujung rantai jauh lebih mahal daripada yang dinikmati konsumen besar, pasar gas di Jateng dan DIY tidak akan tumbuh, dan infrastruktur tidak akan datang dengan sendirinya,” tegas Puspo Kuntjoro.
Tentang Workshop
Workshop digelar ISEI Cabang Yogyakarta pada Kamis, 12 November 2026, dengan narasumber dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, BPH Migas, PT Pertamina (Persero), Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPESDM DIY, serta akademisi, pengamat, dan praktisi transisi energi. Diskusi dipandu Dr Y Sri Susilo dari ISEI Cabang Yogyakarta. (*/GK)

