Jakarta, benang.id — Sebanyak 600 pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) masa bakti 2026–2029 yang resmi dilantik diharapkan menjadi penggerak lahirnya wirausaha baru, peningkatan skala usaha, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.
Harapan itu mengemuka dalam acara pelantikan bertema “Pengusaha Muda Bergerak, Berdampak untuk Indonesia”, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Ade Jona mengukuhkan seluruh fungsionaris untuk menjalankan amanah organisasi selama tiga tahun ke depan. “Saya, Ade Jona Prasetyo, dengan ini melantik saudara-saudari sebagai fungsionaris Badan Pengurus Pusat Hipmi masa bakti 2026–2029,” ujar Ade Jona.
Ia menegaskan pelantikan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni maupun pergantian struktur organisasi. Sebanyak 600 pengurus yang dikukuhkan harus menjadi pusat solusi bagi persoalan yang dihadapi pengusaha muda.
“Kita tidak sedang membentuk 600 jabatan, tetapi menghadirkan 600 penggerak ekonomi. Setiap pengurus harus membuka akses, melahirkan pengusaha baru, membantu usaha naik kelas, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Ade Jona.
Menurutnya, keberhasilan kepengurusan tidak akan diukur dari banyaknya rapat dan kegiatan seremonial. Ukurannya adalah jumlah wirausaha yang dilahirkan, investasi yang direalisasikan, produk yang menembus pasar, serta tenaga kerja yang berhasil diserap.

Ade Jona meminta setiap bidang dalam kepengurusan BPP Hipmi menyusun target dan program yang terukur. Seluruh program harus terhubung dengan kebutuhan anggota dan agenda pembangunan nasional.
“Setiap bidang harus mempunyai hasil yang dapat dilihat. Jika menangani pembiayaan, harus ada pengusaha yang memperoleh modal. Jika menangani perdagangan, harus ada pasar yang terbuka. Jika menangani investasi, harus ada proyek yang berjalan. Jika menangani ekspor, harus ada produk anggota yang masuk pasar dunia,” jelasnya.
Ia mengatakan penciptaan pengusaha baru merupakan salah satu kunci untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita berharap kader-kader Hipmi yang baru dilantik bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru di daerah, yang nantinya bisa membantu pertumbuhan ekonomi sesuai dengan amanah Presiden Prabowo, yaitu delapan persen,” katanya.
Menurut Ade Jona, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan basis pengusaha yang lebih luas. Negara tidak dapat hanya mengandalkan perusahaan besar dan investasi pemerintah. Pengusaha muda, UMKM, serta pelaku usaha daerah harus dilibatkan sebagai mesin produksi dan pencipta lapangan kerja.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam angka nasional. Pertumbuhan harus hadir dalam bentuk pabrik baru, usaha yang berkembang, pasar yang terbuka, dan pendapatan masyarakat yang meningkat,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan kewirausahaan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota besar. Hipmi akan mendorong pengurus pusat dan daerah untuk memetakan potensi ekonomi lokal serta menghubungkannya dengan pembiayaan, teknologi, industri, dan pasar.
Ade Jona menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya dan produk unggulan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, sebagian pengusaha daerah masih menghadapi kendala untuk memperoleh modal, memenuhi standar industri, mendapatkan teknologi, dan memasuki rantai pasok perusahaan besar.

Persoalan akses tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang ditemuinya ketika mengunjungi 38 provinsi selama proses pencalonan sebagai Ketua Umum BPP Hipmi.
“Pengusaha muda Indonesia tidak kekurangan gagasan atau keberanian. Tantangan utamanya adalah akses. Karena itu, Hipmi harus menjadi jembatan menuju pembiayaan, pasar, teknologi, investasi, dan kemitraan,” kata Ade Jona.
BPP Hipmi akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, BUMN, perusahaan swasta, investor, perguruan tinggi, dan pengusaha senior. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan usaha sekaligus memperluas kesempatan bagi pengusaha daerah.
Ade Jona juga menekankan pentingnya membuka ruang bagi pengusaha nasional dalam rantai pasok industri, hilirisasi, ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, infrastruktur, dan program strategis pemerintah.
“Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita jangan hanya menjadi penonton atau pasar bagi produk negara lain. Pengusaha Indonesia harus menjadi produsen, pemilik merek, pengembang teknologi, serta pemain utama dalam rantai pasok nasional,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan usaha. Semakin besar kandungan lokal dalam kegiatan ekonomi, semakin luas pula manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Hipmi juga akan mendorong pengusaha muda meningkatkan tata kelola, kualitas produk, kapasitas produksi, sertifikasi, dan penggunaan teknologi. Pengusaha nasional harus mempunyai daya saing agar mampu tumbuh di dalam negeri sekaligus memasuki pasar global.
“Kita harus membangun pengusaha yang tidak hanya besar karena pasar Indonesia, tetapi juga kuat karena produktivitas, inovasi, dan kemampuan bersaing. Hipmi harus membantu anggotanya bergerak dari pasar lokal menuju nasional, kemudian menuju global,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan BPP Hipmi Masa Bakti 2026–2029, Anthony Leong, mengatakan HIPMI memiliki jaringan besar yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hipmi tercatat memiliki lebih dari 259.000 anggota yang didukung oleh 38 Badan Pengurus Daerah, 514 Badan Pengurus Cabang, serta 750 Hipmi Perguruan Tinggi.
Menurut Anthony, jaringan tersebut merupakan modal untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang terhubung dari kampus, kabupaten dan kota, provinsi, hingga tingkat nasional.
“Kita harus bahu-membahu menghadirkan kontribusi terbaik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Kita dorong pengusaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, dan yang besar menjadi konglomerat. Itu sejatinya peran Hipmi ke depan,” kata Anthony.
Kepengurusan baru harus menjadi penghubung antara gagasan pengusaha muda dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Hipmi juga perlu memperkuat perannya dalam menyampaikan aspirasi dunia usaha kepada pemerintah secara konstruktif. (*/GK)


