Jakarta, benang.id – Kenaikan harga BBM diyakini sebagai lamgkah terakhir Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan ketahanan fiskal. Pasalnya, subsidi mengalami pembengkakan akibat harga minyak dan LPG yang banyak diimpor, ditambah dengan pelemahan kurs rupiah. Tetapi Pemerintah perlu memastikan agar kenaikan harga BBM tidak menyebabkan angka inflasi yang tinggi dan bertambahnya angka kemiskinan.
Demikian dikemukakan Plt Ketum BPP Hipmi (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Eka Sastra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
“Untuk itu, program jaring pengaman sosial perlu lebih dimatangkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kemandirian energi melalui penggunaan energi non fosil perlu kita percepat,” tutur Eka Sastra.
Eka Sastra menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.
Masalahnya, tandas Eka Sastra, subsidi BBM tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih dibutuhkan oleh orang miskin, misalnya subsidi pendidikan dan kesehatan.
Menurut Eka Sastra, subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil. Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Kebijakan yang sudah dilakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadi awal yang sangat baik, karena perlu dilaksanakan konsisten.
Berikut ini adalah saran dan masukan BPP Hipmi berkaitan dengan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi.
Pertama, Mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014. Harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien.
Kedua, Ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangi dengan:
• Dana tabungan (semacam dana stabilisasi)
• On/off PPN atau pungutan khusus.
• Harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang,
• sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data up to date); dan
• memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente.
Ketiga, Jika subsidi, karena terpaksa, masih harus diberikan, subsidi BBM seyogianya dapat mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan restrukturisasi industri perminyakan.
Keempat, Setiap pengeluaran pemerintah untuk menutup perbedaan harga jual dengan harga pokok produksi dimasukkan sebagai pengeluaran subsidi.
Kelima, Kepastian hukum: tegakkan aturan yang ada atau ubah aturannya
Kelima, Menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel.
Terakhir, Mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan (panas bumi, sinar matahari, air dan angin) dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik. (*)
