Jambi, benang.id – Pemerintah Provinsi Jambi perlu memanfaatkan lahan di wilayahnya yang tergolong masih sangat luas untuk produksi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Pasalnya, tingginya inflasi di Jambi ini lebih dikarenakan suplai kebutuhan pokok yang belum sesuai dengan permintaan, sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi. Di samping itu, Jambi memiliki keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokalnya, yang pada akhirnya harus mengambil hasil pangan dari luar wilayahnya.
Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI Agun Gunandjar Sudarsa saat mengikuti Tim Kunspek Komisi XI DPR memantau pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).
“Kondisi di Provinsi Jambi ini terhadap suplai kebutuhan pangan penuh dengan risiko, untuk itu saya mendorong kepada pemda untuk juga memaksimalkan segala potensi lahan yang ada. Tidak hanya sekedar mengandalkan lahan yang dimanfaatkan untuk batu bara, tapi digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak mengandalkan daerah lain yang ketersediaanya juga masih terbatas,” ucap dia, seperti dilansir dpr.go.id.
Politisi F-Golkar ini mendesak, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda setempat dan jajaran perbankan serta Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan fiskal yg lebih mempercepat penyerapan anggaran didaerah. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pemenuhan pangan ini bisa teratasi.
“Kepada jajaran pemda di Kabupaten-kabupaten yang ada bisa juga kita dorong agar masyarakat bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Jambi. Menurut saya ini sangat ironi, Provinsi Jambi yang luasannya begitu besar tapi cabai saja sampai ketergantungan dari daerah lain. Tentu ini menjadi temuan kami di Komisi XI agar ikut serta membantu memikirkan Provinsi Jambi ini bisa memproduksi pangan secara mandiri,” jelas Agun.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar X ini mengapresiasi Bank Indonesia yang telah membuat ‘Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan’, ini sebuah gagasan dan pemikiran yang bagus dari BI. Semoga dengan adanya gerakan ini, kolaborasi antar instansi bisa berjalan dengan baik, mari hilangkan ego sektoral masing-masing intansi.
“Saya yakin kondisi pengendalian inflasi ini kedepan persoalan kolaborasi secara bertahap akan ada rasa tanggung jawab bersama, bahwa mengatasi persoalan bangsa itu tidak bisa diserahkan hanya kepada kementan, kemendag tapi memang harus semua pemangku kepentingan itu terlibat dan pemda yang harusnya menjadi leading sector, karena seluruh sektor itu bertumpu serta bermuara di pemda,” terang Agun. (*)
