Jakarta, benang.id – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta KPRBN mencari terobosan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif. Sebab, anggaran penanggulangan kemiskinan selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemanfaatannya dilakukan sendiri-sendiri.
“Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya [sistem] penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, usai mendampingi Wapres menerima Sekretaris Eksekutif KPRBN dan jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat. Selasa (13/9/2022).
Menurut Wapres, ungkap Masduki, apabila kerja kolaboratif ini dapat dilakukan, maka akan lebih mudah dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan.
“Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama. Ini yang tadi disampaikan,” terang Masduki, seperti dilansir kominfo.go.id.
Hal penting lain, lanjut Masduki, yang juga menjadi perhatian serius Wapres adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekadar penyerapan.
“Jadi kalau bikin perencanaan di kementerian/lembaga itu yang penting bisa terserap habis. Bukan pada manfaat apa yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Yakni bagaimana agar perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.
“Baiknya kan mestinya kalau sebuah perencanaan itu sampai ke tingkat outcome, tingkat manfaat. Untuk apa dana ini, di mana [penggunaannya] lalu kemudian manfaatnya buat masyarakat apa?” urai Masduki.
“Nah selama ini ternyata tidak sampai ke outcome yang jadi target utama dari setiap perencanaan keuangan negara. Tapi lebih kepada bagaimana yang penting uang negara ini bisa terserap. Itulah sebab salah satu tadi kita berbicara mengenai persoalan ego sektoral dari kementerian dan lembaga,” imbuhnya.
Menurut Masduki, Wapres juga menegaskan bahwa masalah perencanaan dan penganggaran ini tidak hanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan saja yang perlu diperbaiki, tetapi juga pada bidang-bidang lain.
“Ini semuanya akan dilakukan langkah-langkah terobosan supaya perencanaan keuangan dan bagaimana cara membelanjakannya bisa kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan bisa lebih mudah. Bukan hanya soal kemiskinan tapi juga yang lain, masalah-masalah birokrasi yang memang masih menghambat itu perlu dilakukan reformasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, tutur Masduki, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo melaporkan kepada Wapres bahwa KPRBN saat ini tengah menyusun model penguatan sinergi antarkementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan.
“Seperti kita ketahui masalah kemiskinan itu kan ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga dan selama ini ternyata cara penanganannya itu terlalu sektoral. Jadi ego sektoral dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini menjadi hambatan,” terangnya.
Dalam konteks ini, kata Masduki, KPRBN merekomendasikan cara agar perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi.
“Jadi sudah dilaksanakan rapat koordinasi [antara KPRBN] dengan kedeputian di Sekretariat Wakil Presiden yang membidangi masalah itu, dan insya Allah setelahnya akan segera dilaksanakan rapat [lanjutan] dengan mengajak kementerian/lembaga terkait,” ungkap Masduki.
Adapun hal lain, terang Masduki, Eko Prasojo juga melaporkan bahwa setiap kementerian/lembaga ternyata memiliki sistem perencanaan dan penganggaran sektoral.
“Jadi karena mereka punya alasan peraturan yang bisa melaksanakan sendiri perencanaan dan penganggaran, maka mereka selama ini melaksanakannya sendiri,” ujarnya.
Masduki menambahkan, karena alasan tersebut, Wapres pun meminta KPRBN segera menemukan solusi-solusi yang efektif atas segala permasalahan tersebut.
“Saya kira itu yang dilaporkan dan arahan Wapres carilah segera solusi-solusi supaya masalah-masalah reformasi birokrasi itu bisa efisien pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)
