Jakarta, benang.id – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) terpilih Akbar Himawan Buchari bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).
Pada pertemuan itu, Akbar dan keluarga besar Hipmi memohon arahan Presiden terkait rencana pelantikan pengurus baru BPP Hipmi periode 2022-2025.
Akbar mengatakan, sudah seharusnya Hipmi mendapatkan arahan dan bimbingan Presiden. Utamanya untuk program dan kolaborasi membangun perekonomian nasional dan daerah ke depannya.
“Alhamdulilah, Presiden Jokowi memberikan peluang dan harapan yang besar untuk pengusaha di Hipmi terus berkembang. Kami intensifkan kolaborasi dengan pemerintah, kami dengan pengusaha yang ada di daerah bisa berkolaborasi dengan semua elemen yang ada untuk meningkatkan dan membantu pemerintah dalam sektor perekonomian,” ujar Akbar, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Selain berkolaborasi bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, baik nasional maupun di daerah. Akbar juga butuh arahan agar bisa membahas perkembangan situasi global yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.
“Bapak presiden pasti punya program yang butuh dukungan dari semua lapisan masyarakat termasuk dari kita pengusaha,” ucap mantan Ketua Umum BPD Hipmi Sumatera Utara itu.
Dalam pertemuan tersebut, Akbar juga membahas mengenai stabilitas politik dan ekonomi yang perlu dijunjung tinggi. Menurutnya, ancaman ekonomi ke depannya tidak bisa terlepas dengan kondisi politik suatu negara. Untuk itu, Hipmi olehnya akan terus mendorong adanya stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi.
“Kita tahu bersama bahwa ke depan ekonomi global akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Pemerintah beberapa kali mengeluarkan statement ‘ekonomi ke depan masih gelap’. Untuk itu, butuh stabilitas politik. Apabila stabilitas politiknya baik, maka ekonomi kita akan baik,” ungkapnya.
Selanjutnya, Akbar juga menjelaskan bahwa Hipmi harus hadir di tengah dunia usaha yang ada di Indonesia, dan memberi masukan bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas politik.
“Saya berharap dengan hadirnya Hipmi di tengah-tengah dunia usaha di Indonesia, bisa menjadikan peran penting dan masukan bagi pemerintah, apabila stabilitas politiknya baik, maka ekonomi kita akan baik,” tandasnya.
Kemudian, Akbar mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Istana Negara. Plafon yang diberikan hingga Rp 500 juta per pelaku usaha.
“KUR klaster merupakan dana yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubung dengan off taker sehingga mengurangi potensi kredit macet. Ini juga memudahkan perbankan untuk melakukan proses monitoring,” katanya.
Ke depan, lanjut Akbar, Ia meminta kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas KUR klaster ke berbagai sektor. Diharapkan, dana tersebut bisa dioptimalkan oleh pelaku usaha.
“Agar bantuan diberikan tepat sasaran dan disalurkan secara transparan serta akuntabel,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengharapkan peran pengusaha muda Hipmi dalam agenda transformasi yang tengah dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah hilirisasi industri. Presiden juga meminta Hipmi untuk terus berinovasi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari didampingi oleh Tim Formatur Bagas Adhadirgha dan Anggawira. (*)
