Manado, benang.id – Sulawesi Utara (Sulut) dapat menjadi inspirasi gerakan perdamaian bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia pada Tahun Politik 2023-2024. Dengan budaya yang saling menghormati dan menghargai yang kental, Sulut dapat menjadi motor gerakan perdamaian bagi masyarakat di kota ataupun provinsi lain di Indonesia.
Demikian ditegaskan oleh Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI, AM Putut Prabantoro kepada para pengurus organisasi masa (ormas) seluruh Sulut dalam acara Penyelenggara Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan Melalui Kerjasama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI), di Kantor Badan Kesbangpol Sulut, Manado, Jumat (27/1/2023).
Hadir juga dalam acara tersebut Analis Kebijakan Ditjen Polpum Kemendagri Prayogo Heri Cahyono, Kepala Badan Kesbangpol Sulut, R Ferry Sangian, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, serta Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulut, Zulkifli Densi.
Putut Prabantoro yang hadir mewakili Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menegaskan bahwa saat ini wajah geopolitik dunia bergeser. Dalam tiga tahun belakangan, dunia masuk dalam perubahan yang cepat dan berbeda dengan sebelumnya yang disebabkan beberapa faktor termasuk di antaranya, Covid-19, perang Ukraina-Rusia yang tidak langsung dan langsung menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa termasuk Indonesia.
Indonesia menghadapi ancaman krisis dengan pergeseran geopolitik tersebut. Bahkan menuju tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun atau tahun 2050 ketika penduduk dunia mencapai hampir 10 miliar, Indonesia akan menjadi target bagi negara-negara hegemoni yang mencari sumber pangan, air, dan energi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Ketidaksadaran bangsa Indonesia akan perubahan ini menempatkan Indonesia pada AGHT yang multidimensi.
“Jika masyarakat tidak cepat menyadari perubahan tersebut, Indonesia akan berada dalam kondisi bahaya, krisis dan kritis. Ancaman, Gangguan, Tantangan dan Tantangan (AGHT) terhadap Indonesia sangat bervariasi dan Indonesia sudah pasti akan menghadapi target negara lain. Hal ini mengingat Indonesia kaya akan banyak hal. Dan politik 2023-2024 serta pemilu 2024 akan menentukan perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam keberhasilannya mencapai 2045 atau 2050,“ ujar Putut Prabantoro.
Dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut, diingatkan Putut Prabantoro bahwa Indonesia juga harus mewaspadai kelemahan-kelemahan mental bangsa Indonesia sebagaimana yang pernah diungkapkan Guru Besar Antropologi, Koentjaranngrat atau juga Mochtar Lubis dalam tulisannya tentang “Manusia Indonesia” terkait dengan kelemahan mental masyarakat Indonesia. Kelemahan mental masyarakat Indonesia itu berdasarkan sejarah dibaca oleh penjajah terutama Belanda, yang kemudian menggunakan politik adu domba, atau devide et impera (memecah belah) untuk menguasai kerajaan-kerajaan nusantara.
Ditambahkan Putut Prabantoro, mudahnya masyarakat Indonesia diadu domba juga terlihat dalam masa sekarang sekalipun telah merdeka 77 tahun lebih. Berbagai peristiwa di Indonesia terkait dengan konflik horizontal di berbagai daerah dalam kurun waktu dua dekade ini telah menorehkan dan menambah luka dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa.
Putut Prabantoro mendorong masyarakat Sulut untuk membaca buku tentang antropolog Belanda. “Anda harus membaca sepak terjangnya Christian Snouck Hurgronje, antropolog dari Belanda, yang digunakan penjajah Belanda untuk mengalahkan Aceh dan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Hasil penelitian Snouck Hurgronje itulah yang kemudian digunakan untuk membuat strategi penaklukan Aceh, antara lain. Bahkan Hurgronje menghalalkan berbagai cara untuk mempeleajari kelemahan bangsa Indonesia,” ungkap Putut Prabantoro.
Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, masih menurut Putut Prabantoro, merupakan pusat kekuatan Pancasila. Oleh karena itu, konflik horizontal di antara masyarakat dimunculkan untuk melemahkan ikatan persatuan Indonesia. Dan, konflik horisontal sangat mudah disulut, karena kelemahan mental bangsa Indonesia yang mudah diadu domba.
“Oleh karena itu, saya mendorong ormas-ormas di Sulut untuk berkampanye damai di tahun politik ini Dengan menggunakan media sosial, kampanye tersebut harus berdampak secara positip dan signifikan bagi masyarakat di derah lain,“ tegas Putut Prabantoro.
Sementara Ferry Sangian menngungkapkan bahwa upaya pencegahan radikalisme ini tidak cukup hanya dengan deklarasi dan cukup merasa aman dengan keadaan saat ini. Alasannya adalah, gerakan untuk menggoyahkan Ideologi Bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah masuk melalui mempengaruhi sistematika kehidupan antara lain di sekolah-sekolah, kampus, dan tempat ibadah.
Hal itu dibenarkan oleh Prayogo Hari Cahyono, Dikatakannya, Kemendagri telah melakukan pemberdayaan ormas antara lain melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Dengan begitu, diharapkan persentase pemilih cerdas terus meningkat. Ditekankan bahwa, ormas harus berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 antara lain dengan cara membantu menyiapkan kader dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang, mewujudkan pola interaksi yang sehat dan lebih luas, antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat,
Dalam kesempatan ini Kepala KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon, memaparkan Pemilu yang di dalamnya ada persatuan dan konflik merupakan sarana pemilu berwawasan nusantara yang mengutamakan persatuan memiliki tantangan paten, yaitu konflik;” jelas Meidy Tinangon.
“Pada prinsipnya pemilu merupakan sarana konflik yang terlembaga. Disebut sarana konflik, karena adanya rivalitas dan kompetisi dalam perebutan kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif. Pengalaman polarisasi bangsa di saat pemilu hingga pasca pemilu diharapkan dapat diantisipasi melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa termasuk Ormas, pemilu yang kondusif,” ujar Meidy Tinangon.
Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi, menjelaskan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sulut mendapat peringkat kedua di Indonesia. Ia berharap bahwa jika ada sengketa yang muncul dalam pemilu, hendaknya diselesaikan dengan bukti. Masyarakat diminta untuk melapor jika tindak kecurangan peserta pemilu disertai dengan bukti. (*)
