Jakarta, benang.id –Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia sekaligus Chief Executive Officer Krakatau International Port Akbar Djohan menyampaikan bahwa BIMP-EAGA merupakan prakarsa kerja sama ekonomi subkawasan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan maritim Asia Tenggara.
“Wilayah ini merupakan kawasan penting dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dan warisan budaya dan menjadikannya tujuan yang menarik untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sekarang mari kita bicara tentang peluang yang ada di kawasan maritim,” kata Akbar Djohan mengawali pernyataannya pada pertemuan Forum Subkawasan Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) 2023 di JW Marriott Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Selain Akbar Djohan, dalam forum BIMP-EAGA 2023 ini hadir juga mewakili Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan President Director PT Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono.
Sebagai kawasan Maritim BIMP-EAGA menawarkan banyak peluang untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Namun demikian, untuk mewujudkan peluang tersebut secara penuh, ada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk kurangnya infrastruktur dan harmonisasi kebijakan dan peraturan. Dengan dukungan dan investasi yang tepat, kawasan Maritim BIMP-EAGA berpotensi menjadi kawasan ekonomi yang berkembang dan dinamis di Asia Tenggara.
“Ketiga negara ini memiliki pasar besar dengan lebih dari 70 juta orang, memberikan potensi besar untuk perdagangan dan investasi. kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, kayu, mineral, dan perikanan, memberikan peluang bagi pengembangan industri-industri tersebut,” ujar Akbar, dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Akbar menambahkan, kawasan ini terletak secara strategis di antara jalur pelayaran utama, sehingga adanya potensi yang besar untuk pengembangan fasilitas pelabuhan dan industri terkait. Namun, terlepas dari peluang tersebut, kawasan Maritim BIMP-EAGA juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur, terutama di bidang transportasi, komunikasi & listrik.
“Hal ini menghambat pengembangan kawasan dan mempersulit bisnis untuk beroperasi secara efektif. Terutama karena banyak provinsi di aliansi yang terletak jauh. Selain itu, terdapat masalah dengan kurangnya harmonisasi kebijakan dan peraturan antara negara-negara anggota, sehingga menyulitkan bisnis untuk beroperasi lintas batas,” ungkap Akbar.
Akbar menegaskan bahwa Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia telah menjawab tantangan tersebut melalui beberapa inisiatif, seperti kolaborasi antara otoritas ibu kota baru dan Kementerian Penanaman Modal telah dilakukan untuk mendorong investasi di ibu kota baru dan sekitarnya, terutama untuk pelabuhan pendukung.
“Kadin yang merupakan sebagai ketua Dewan Penasihat Bisnis ASEAN, kami bertujuan untuk mendorong kolaborasi antar negara anggota dan mempromosikan investasi infrastruktur strategis di setiap negara ke komunitas bisnis global. Telah merancang juga beberapa inisiatif untuk membangun UMKM kami dan mendorong mereka agar memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk bergabung dalam rantai nilai global,” kata Akbar.
Selain itu, Kemitraan Loop Tertutup yang Inklusif yang membantu UMKM untuk meningkatkan dan bergabung dalam rantai nilai global dengan memasangkan mereka dengan perusahaan besar, sektor publik, dan lembaga keuangan.
“Dengan memastikan kemampuan dan kapasitas mereka untuk mempelajari praktik terbaik, mengakses pendanaan, dan pasar baru, serta menyediakan mereka off-taker, kami memastikan kesuksesan mereka,” ujarnya.
Menggunakan ASEAN sebagai titik peluncuran, menurut dia, mempunyai harapan negara-negara lain akan mengadopsinya dan mereplikasinya dalam UMKM pertanian mereka sendiri untuk mengatasi ketahanan pangan regional.
“Gagasan kami juga melahirkan WikiEntrepreneur sebagai platform online bagi UMKM untuk memanfaatkan digitalisasi, terutama yang berorientasi ekspor. Program ini berhasil dilaksanakan dengan dukungan Jepang dan sedang dipromosikan di seluruh ASEAN untuk mendemokratisasi kemampuan digital bagi UMKM. Sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN, Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam percakapan dan mengadvokasi kebijakan yang mencakup interkonektivitas dan kolaborasi lintas batas,” tutup Akbar. (*)
