Jakarta, benang.id – Perkumpulan Alumni Atma Jaya Jakarta (Perluni-UAJ) mendesak pemerintah untuk bersikap adil dalam memberikan bantuan kepada seluruh penyelenggara pendidikan baik yang dilakukan oleh negeri maupun swasta.
Hal tersebut mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Perluni-UAJ, Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), dan Ikatan Alumni UI (Iluni -UI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
“Sebagai penyelenggara pendidikan, mereka memiliki tujuan yang sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka juga memiliki kewajiban yang sama yaitu akreditasi. Namun hak yang diterima dalam bentuk bantuan dari pemerintah sangat berbeda dan terkesan tidak adil di mana penyelenggara pendidikan swasta sangat minim akses terhadap bantuan pemerintah,” ungkap Christiana Chelsia Chan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Perluni-UAJ.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengapreasi kehadiran dan masukan dari ikatan alumni mengenai pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
“Saya meminta ikatan alumni tetap aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan,” kata Dede Yusuf.
Christiana Chelsia Chan menyadari, perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, khususnya dalam hal pembiayaan. Komponen pembiayaan mencakup, antara lain: Gaji dan restitusi kesehatan, administrasi, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan akademik dan nonakademik, dan sebagainya. Namun, PTS juga masih harus menanggung biaya lain yang tidak ditemukan dalam pembiayaan PTN, seperti: pajak bumi bangunan, perpanjangan hak guna bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan biaya lain seperti yang ditemukan dalam industri bisnis.
“Hal ini menyebabkan semakin mahalnya biaya operasional pendidikan. Seharusnya penyelenggara sekolah swasta perlu ditingkatkan bantuannya oleh pemerintah,” ujar Chelsia menegaskan.
Berdasarkan data, beber Chelsia, PTS telah berperan sangat aktif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi. Ia mencontohkan, pada 2022, misalnya, APK perguruan tinggi mencapai 39,37% atau sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Dari jumlah tersebut, PTN menyumbang 25% sementara PTS menyokong 75%.
Ketua Umum Perluni-UAJ, Michell Suharli, mengapresiasi langkah Komisi X DPR RI dengan melibatkan pengurus organisasi alumni perguruan tinggi untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Michell, regulasi tentang pendidikan perlu melibatkan sebanyak mungkin cendikiawan dan intelektual, yang punya kepedulian sekaligus jejak rekam ‘bisa kerja’ di ekosistem pendidikan.
“Organisasi alumni punya pengurus yang sesuai kriteria itu, tepat dilibatkan untuk melaksanakan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.,” ujarnya, saat dihubungi jelang RDPU.
Pada kesempatan dan di lokasi berbeda, Anggota Dewan Pengawas Perluni-UAJ, Desy Ratnasari, menambahkan agar pemerintah juga memberikan bantuan yang merata dan adil kepada seluruh perguruan tinggi sehingga seluruh anak bangsa terutama dari keluarga tidak mampu, baik yang berprestasi maupun tidak, dapat mencecap pendidikan tinggi.
“Sebab pada prinsipnya pendidikan adalah mencerdaskan seluruh anak bangsa dan no one left behind,” ujar artis yang kini aktif sebagai anggota parlemen. (*)
