Malang, benang.id – Sebagai jaringan relawan dan pemerhati kebencanaan yang aktif dalam program Monitoring Disaster Impact, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dua peristiwa tragis yang terjadi belum lama ini: kecelakaan wisatawan asing di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, serta tenggelamnya kapal penyeberangan di wilayah perairan Bali.
Agustinus Tedja G K Bawana, Ketua Umum JKJT – program Monitoring Disaster Impact mengatakan bahwa insiden di Gunung Rinjani merupakan gagalnya manajemen risiko pendakian.
“Kami menilai bahwa tergelincirnya wisatawan asal Brasil di jalur pendakian Rinjani menunjukkan lemahnya manajemen keselamatan dalam kegiatan wisata alam, khususnya pendakian gunung,” ujar Agustinus Tedja, dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan analisa Tim JKJT di lapangan menunjukkan temuan sebagai berikut:
* Tidak adanya jalur aman standar menuju puncak yang memperhitungkan bahaya pasir vulkanik yang mudah longsor.
* Tidak tersedianya pemandu profesional yang siaga, bahkan wisatawan diduga dibiarkan sendiri dalam kondisi yang tidak optimal secara fisik maupun mental.
* Proses evakuasi yang sangat sulit karena kondisi lereng yang terjal, struktur pasir yang tidak stabil, dan jarak 600 meter ke titik korban yang tidak bisa dicapai hanya dengan tali biasa. Teknik evakuasi harus menggunakan sistem point to point.
* Cuaca buruk menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Penyelamatan tidak dapat dilakukan secara gegabah karena keselamatan penyelamat adalah prioritas utama
“JKJT menyesalkan adanya upaya menyalahkan Basarnas, karena kami mengetahui secara langsung bahwa mereka telah bekerja dengan penuh perhitungan dan profesionalisme,” ujar Tedja.
Menurut analisis teknis JKJT, tandasnya, evakuasi melalui helikopter mustahil dilakukan karena justru dapat memicu longsoran tambahan akibat hembusan angin baling-baling terhadap pasir vulkanik.
Sedangkan terkait kecelakaan Kapal Penyeberangan di Perairan Bali, JKJT menilai hal itu disebabkan lemahnya pengawasan transportasi laut. Tragedi tenggelamnya kapal penyeberangan dari Bali, menurut Tedja, mengungkapkan persoalan serius dalam sistem pelayaran antar pulau di Indonesia.
JKJT mencatat beberapa hal krusial:
* Data manifest tidak akurat, pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 219 yang mengatur pentingnya daftar penumpang sesuai kapasitas.
* Kurangnya ketegasan Dinas Perhubungan dalam melarang pelayaran saat cuaca dan gelombang ekstrem terjadi, padahal ini menjadi tanggung jawab penuh otoritas pelabuhan sesuai Pasal 207 UU yang sama.
* Minimnya langkah pencegahan dari awak kapal, seperti pembagian pelampung atau pengarahan keselamatan kepada penumpang. Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 7 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran.
“Kami menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Basarnas yang tetap berupaya optimal dalam kondisi cuaca yang berat, serta kepada komunitas nelayan lokal yang dengan kesadaran kemanusiaan turut serta mengevakuasi korban secara spontan dan berani,” tandas Tedja.
JKJT selanjutnya menyampaikan seruan dan rekomendasi terkait dua insiden tersebut.
Pertama, Audit menyeluruh terhadap jalur-jalur pendakian gunung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
Kedua, Standarisasi dan sertifikasi pemandu wisata sebagai syarat mutlak.
Ketiga, Peningkatan pengawasan pelayaran oleh Dinas Perhubungan melalui sistem digital dan peringatan cuaca yang tegas.
Keempat, Penerapan edukasi keselamatan wajib bagi seluruh penumpang kapal antar pulau.
“Setiap nyawa yang hilang karena kelalaian adalah kegagalan sistemik. Sudah saatnya keselamatan menjadi budaya, bukan sekadar formalitas,” tutup Agustinus Tedja Bawana. (*/GK)
