Jakarta, benang.id — Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik Iran-Israel yang berpotensi menutup jalur vital Selat Hormuz, menjadi alarm keras bagi negara-negara pengimpor energi termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menekankan urgensi transisi menuju kemandirian energi nasional melalui penguatan infrastruktur LNG dan gas bumi.
Ketua Umum Aspebindo sekaligus Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Dr Anggawira, menyampaikan bahwa kondisi global saat ini harus menjadi momentum afirmatif bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas.
“Ketahanan energi tidak cukup hanya bicara pasokan. Ini adalah soal kedaulatan nasional. Jika kita terus bergantung pada LPG impor yang sangat terpengaruh harga dan pasokan luar negeri, maka kita membuka celah risiko besar terhadap stabilitas ekonomi,” tegas Anggawira, dalam keterangannya Jumat (20/6/2025).
Indonesia masih mengimpor lebih dari 6 juta metrik ton LPG setiap tahun, yang setara dengan 72% kebutuhan domestik. Ketergantungan ini membebani keuangan negara—terbukti dari realisasi subsidi LPG yang mencapai Rp117 triliun pada 2022, dan diperkirakan akan terus meningkat jika krisis energi global memburuk.
Dorongan Infrastruktur Strategis
ASPEBINDO mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan Pipa Gas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap I sepanjang 62 km. Proyek ini sudah mulai mengalirkan gas ke kawasan industri Jawa Tengah dan menjadi langkah awal konektivitas gas nasional.
“CISEM adalah awal yang baik. Tapi harus berlanjut. Tahap II dari Semarang hingga Batang perlu dipercepat. Begitu juga proyek Dumai–Sei Mangkei (DUSEM) yang bisa menghubungkan cadangan gas Sumatera ke pusat-pusat industri,” jelas Anggawira.
Menurutnya, bila infrastruktur gas nasional terintegrasi, Indonesia bisa secara signifikan mengurangi ekspor LNG dan mengalihkannya untuk konsumsi dalam negeri—menopang pertumbuhan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Tata Kelola Gas Perlu Direformasi
Aspebindo juga menyoroti lemahnya efisiensi tata kelola gas dan LNG di sektor hilir. Banyak pelaku usaha menghadapi hambatan birokrasi dan perizinan yang tumpang tindih antar lembaga.
“Kita butuh sistem niaga gas yang lebih ramping, cepat, dan pro-investor. Penyederhanaan regulasi menjadi kunci agar pasar gas domestik tumbuh sehat,” kata Anggawira.
Ia menambahkan bahwa harga LNG domestik perlu dirancang lebih kompetitif dari LPG impor agar bisa menjadi alternatif nyata bagi industri dan rumah tangga. Pemerintah juga diminta untuk menyediakan skema harga jangka panjang, serta memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk proyek infrastruktur seperti FSRU, mini LNG plant, dan micro-regasification unit.
Ajakan kepada Dunia Usaha
Lebih jauh, Aspebindo mengajak para pelaku usaha untuk ikut serta aktif membangun ekosistem LNG nasional, tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai investor dan mitra pemerintah.
“Kami mengajak dunia usaha—dari logistik, pembangkit, hingga kawasan industri 3T—untuk memanfaatkan LNG sebagai sumber energi masa depan. ASPEBINDO siap menjadi fasilitator dan penghubung berbagai pihak untuk mewujudkan itu,” ujarnya.
Kedaulatan Energi: Pilihan Politik dan Tindakan Nyata
Di akhir pernyataannya, Dr Anggawira menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya energi. Tantangannya adalah pada arah kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang berani.
“Kedaulatan energi bukan hanya soal cadangan gas, tapi tentang pilihan politik. Apakah kita mau terus bergantung, atau mulai mandiri. LNG adalah solusi nyata menuju Indonesia yang tangguh dan berdaulat secara energi. Dan itu harus dimulai sekarang,” tutupnya. (*/GK)
