Jakarta, benang.id – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lantaran berdampak multi-sektoral dan membebani masyarakat.
“Kebijakan penentuan harga BBM semestinya menjadi kewenangan pemerintah yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945,” kata Bambang Haryo, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun terjadi kenaikan BBM beberapa kali, padahal harga minyak mentah dunia sempat turun sangat rendah hingga di bawah US$ 30 per barrel pada 2016.
Harga minyak mentah bahkan menurun lagi pada 2020 menjadi US$ 11 per barrel yang merupakan harga terendah sepanjang sejarah. Saat itu, harga minyak Ron 98 di Arab Saudi US$ 0.2 atau Rp2.800/liter, sedangkan di Indonesia tetap Rp9.800/liter.
“Seharusnya di Indonesia harga BBM tidak lebih dari Rp4.000/liter, karena sampai saat ini harga minyak dunia yang mendasari harga BBM di Indonesia disebabkan Indonesia mengimpor 100% dari beberapa negara total 10,59 juta ton, yakni 40% dari Arab Saudi, 29% dari Nigeria dan 14% dari Australia,” ujar Bambang Haryo.
Harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina, menurut dia, terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara ritel untuk Ron 91 sebesar 2,18 real (Rp8.000) dan Ron 95 sebesar 2,33 real (Rp8.900), disel 0,63 real (Rp2.300) dan dari Nigeria untuk Ron 95 sebesar US$ 0,4 (Rp5.700) dan diesel US$ 0.54 (Rp7.700) per liter.
Perbandingan Negara Lain
Bambang Haryo membandingkan harga BBM Indonesia dengan Malaysia yang juga mengimpor 100% dari luar negeri yaitu dari Singapura, Tiongkok, Arab Saudi, UEA, dan Indonesia.
Menurut dia, harga BBM di Malaysia pada Maret untuk Ron 95 sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.972/liter, Ron 97 sebesar 3,91 ringgit (Rp13.297), diesel 2,85 ringgit (Rp7.312), bahkan untuk transportasi publik dan logistik Malaysia menyediakan bahan bakar gas yang sangat murah sebesar 1,19 ringgit atau Rp4.057 per liter.
“Di sini terlihat pemerintahan Malaysia sangat memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kestabilan ekonomi di negaranya dengan menjual BBM dengan harga yang relatif murah,” kata Bambang Haryo.
Dia mengatakan hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini. Sebagai penghasil minyak mentah dunia terbesar di Asia Tenggara dan penghasil gas terbesar di Asia, dia menilai semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari harga saat ini dengan sistem barter, seperti yang dilakukan oleh Malaysia.
“Demikian juga negara-negara yang hanya penghasil energi fosil minyak terbesar di dunia, harga energinya juga sangat murah yang diberikan kepada masyarakatnya,” lanjutnya.
Sebagai contoh, tutur Bambang Haryo, Venezuela menjual BBM Ron 95 sebesar 0,1 bolivar (Rp3.283), Iran untuk Oktan 95 sebesar 15.000 rial (Rp5.100), Kuwait Ron 91 sebesar 0.085 dinar (Rp4.014) dan Ron 95 sebesar 0,105 dinar (Rp4.950) per liter.
“Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bio energi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional, Apalagi BBM subsidi premium oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan untuk transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan,” katanya.
Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini, menyebutkan hampir di sebagian besar wilayah kepulauan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kepentingan transportasi logistik dan publik. Bahkan para nelayan dan petani pun kesulitan mendapatkan BBM tersebut.
“Dan harga BBM di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua saat ini bisa mencapai harga lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena kelangkaan distribusi BBM,” ungkapnya
Dia menilai kenaikan harga BBM saat ini menunjukkan pemerintah dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Seharusnya Presiden dan Menteri ESDM turun tangan melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar tidak mengambil untung besar. Kenaikan BBM akan berdampak terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan industri,” kata Bambang Haryo
