Home Polhukam Bupati Sleman: Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Bupati Sleman: Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

0
Bupati Sleman, Sri Purnomo

Sleman (24/9), benang.id – Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat akibat pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Ditemui usai menghadiri Pengundian Nomor Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sleman untuk Pilkada 2020 di Gedung Serbaguna Pemkab Sleman, Kamis (24/9), pria yang akrab disapa SP tersebut mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada penyelenggara maupun para kontestan Pilkada 2020 agar tidak melanggar protokol kesehatan.

“Saya berusaha mengingatkan kepada teman-teman yang berada di lapangan (agar) jangan sampai melanggar (protokol kesehatan), karena kesehatan itu untuk kita semuanya, kalau kita disiplin, Insya Allah Sleman aman,” kata SP.

SP juga memperingatkan, protokol kesehatan harus dipatuhi sepenuhnya karena diluar resiko penularan Covid-19, setiap pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama rangkaian proses Pilkada Serentak 2020 akan mendapatkan sanksi tegas.

“Protokol kesehatan semua harus diikuti karena ada sanksinya. Kapolri sudah menyampaikan tadi bahwa pilkada (tahun 2020) harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman mengkaji penerapan sanksi kepada pasangan calon bupati pada Pilkada Sleman, akibat adanya temuan pendukung salah satu paslon yang berkerumun saat rapat pleno pengundian nomor urut.

Peristiwa tersebut terjadi saat KPU Sleman sedang melaksanakan sidang pleno bersama para paslon tersebut memaksa Bawaslu meminta KPU Sleman yang selanjutnya ditidaklanjuti polisi untuk membubarkan kerumunan.

“Kami tadi pada saat pleno sudah meminta kepada KPU Sleman untuk membubarkan massa yang berada diluar, karena peraturan KPU tidak hanya berlaku di dalam gedung tapi juga diluar gedung,” kata Komisioner Bawaslu Sleman Bidang Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Arjuna Al Ichsan Siregar saat kepada wartawan di lokasi kejadian.

Arjuna menambahkan, dasar tidakan pembubaran massa tersebut adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020. Selain diduga melanggar protokol Covid-19 saat menghadiri pleno, massa yang berjumlah banyak dan beratribut itu juga disinyalir menyalahi larangan paslon membawa pendukung lebih dari jumlah yang ditetapkan.

“Ada dalam salah satu pasalnya, paslon pada saat pengundian tidak boleh membawa arak- arakan pendukung,” tambahnya.

Arjuna menyesalkan massa pendukung salah satu paslon tersebut yang tidak langsung membubarkan diri begitu didatangi polisi dan diimbau melalui pengeras suara.

“Saat rapat pleno dilanjutkan, massa tetap tidak bubar, dan teman- teman (wartawan) tadi menyasikan sendiri,” sesalnya.

Disinggung mengenai sanksi yang bakal diberikan, Arjuna mengakatakan pihak Bawaslu terlebih dulu akan melakukan kajian sebelum diberikan surat teguran.

“Akan kami kaji dulu, dan dalam waktu dekat akan kami beri surat (teguran) atas peristiwa tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU wajib menindaklanjuti laporan dari Bawaslu paling lambat tujuh hari setelah laporan masuk,” tandasnya. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here