Jakarta, benang.id – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menilai telah terjadi krisis demokrasi dan konstitusi akibat tindakan politik yang saling mengabaikan peran dan tanggungjawab lembaga-lembaga tinggi negara dan mengabaikan keputusan-keputusan yang menjadi kewenangannya.
“Dalam situasi ini kami menekankan pentingnya taat dan menjunjung pada ketentuan konstitusi berbangsa dan bernegara,” demikian poin pertama pernyataan sikap keprihatinan ISKA yang disampaikan di Jakarta, Senin (26/8/2024), mencermati perkembangan dinamika politik yang terjadi pasca keluarnya Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan panduan baru terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Kedua, ISKA menentang keras adanya upaya memanfaatkan dan menunggangi lembaga-lembaga tinggi negara dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan hukum yang mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan sesaat yang mengabaikan aspirasi publik. Untuk itu diperlukan konsistensi dari setiap lembaga dan pejabat negara sehingga setiap keputusan yang diambil tidak terkesan sebagai upaya menyelamatkan kawan atau pihak tertentu
Ketiga, ISKA Mendukung Gerakan moral yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, buruh, dan para akademisi untuk menegakkan kehidupan demokrasi yang menjunjung konstitusi dan penyampaian aspirasi masyarakat dengan suasana damai dan tertib.
Keempat, Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Sipil – Menyoroti bahwa masyarakat sipil, termasuk akademisi dan organisasi non-pemerintah, harus dilibatkan secara aktif dalam proses politik. Mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya dari elite politik.
Kelima, Terkait dengan masa transisi kepada pemerintahan baru, ISKA berharap dapat berjalan dengan baik sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terus dirasakan oleh masyarakat terutamanya menuju Indonesia Emas 2045.
Keenam, Pentingnya memperkuat pendidikan politik yang lebih baik dan luas untuk seluruh masyarakat. Hal ini penting agar rakyat dapat memahami hak-hak mereka dan fungsi konstitusi dalam menjaga demokrasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proses politik.
Terakhir, ISKA mengajak semua pihak menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mengedepankan asas kejujuran dan keadilan.
“ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terbaik para calon pemimpin daerah yang akan dipilihnya,” demikian pernyataan sikap PP ISKA yang ditandatangani Sekjen Ch Arie Sulistiono dan Presidium Bidang Politik dan Pemerintahan Daniel Tonapa. (*)
