Jakarta, benang.id — Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam sektor energi yang tidak bisa lagi hanya disikapi dengan jargon semata. Ketahanan energi, swasembada, dan kemandirian energi telah lama digaungkan, namun realitas di lapangan menunjukkan perlunya langkah konkret dan terstruktur untuk mewujudkannya.
Dr Anggawira, Ketua Umum Aspebindo yang juga Sekretaris Jenderal BPP Hipmi dan Komisaris PT Bumi Resources Tbk, menyoroti bahwa persoalan energi nasional bukan hanya soal pasokan, melainkan menyangkut langsung aspek kedaulatan negara.
“Energi adalah jantung kedaulatan. Kita tidak bisa lagi nyaman dengan angka lifting minyak yang stagnan sementara konsumsi terus meningkat,” ujar Anggawira, dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
Hingga April 2025, lifting minyak Indonesia masih berada di angka 605 ribu barel per hari (bph), jauh di bawah target APBN 2025 sebesar 635 ribu bph. Selain itu, neraca migas masih defisit dan ketergantungan terhadap impor BBM terus menjadi beban fiskal. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas kuartal I 2025 turun 6,3% secara tahunan, mencerminkan lemahnya produktivitas sektor energi nasional.
Momentum Reformasi Melalui Pergantian Eksekutif BUMN Energi
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan merombak jajaran direksi dan komisaris di BUMN energi seperti Pertamina, MIND ID, dan PLN. Perubahan ini dinilai sebagai momentum untuk mengoreksi arah dan mempercepat transformasi sektor energi.
Di Pertamina, kembalinya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama serta hadirnya Oki Muraza sebagai Wakil Dirut yang dikenal berlatar belakang inovasi, diharapkan membawa terobosan dalam hilirisasi energi, efisiensi kilang, serta pengembangan bioenergi dan hidrogen.
Di MIND ID, perombakan kepemimpinan difokuskan pada penguatan portofolio investasi dan manajemen risiko, khususnya dalam hilirisasi mineral strategis seperti nikel dan tembaga. Ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan energi baru.
Di PLN, keberlanjutan kepemimpinan Darmawan Prasodjo memberikan sinyal positif terhadap komitmen jangka panjang terhadap Energi Baru Terbarukan (EBT) dan digitalisasi sistem kelistrikan nasional.
“Reformasi ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi harus menjadi langkah akseleratif untuk membenahi tata kelola energi nasional secara menyeluruh,” tegas Anggawira.
Danantara sebagai Pilar Pembiayaan Transisi Energi
Lebih lanjut, Anggawira menekankan pentingnya peran strategis Danantara, sovereign wealth fund Indonesia, dalam mendukung agenda kedaulatan energi. Di tengah keterbatasan fiskal dan kesiapan sektor swasta domestik yang belum merata, Danantara dapat memainkan peran sebagai:
Co-investor strategis dalam proyek kilang, pembangkit EBT, hingga smelter hilirisasi;
Anchor fund untuk pembiayaan transisi energi tanpa ketergantungan pada utang atau modal asing yang tidak sejalan dengan visi nasional; Stabilisator investasi energi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan, bukan sekadar keuntungan komersial jangka pendek.
“Dengan struktur awal yang kuat—berbasis pengalihan saham BUMN strategis—dan potensi kemitraan global yang terkurasi, Danantara dapat menjadi tulang punggung pembiayaan energi berdaulat,” jelas Anggawira.
Saatnya Berani Bertindak
Anggawira menutup pernyataannya dengan seruan untuk tidak lagi menunda transformasi. “Jika lifting tidak naik, PNBP terus turun, dan impor BBM tetap dominan, maka ini saatnya kita bertindak. Tidak cukup hanya perbaikan struktural, kita butuh perubahan sistemik.”
Ketahanan energi, lanjutnya, bukan hanya tentang pasokan yang aman, tapi juga tentang menciptakan ekosistem industri energi nasional yang mandiri, terintegrasi, dan akuntabel. Sinergi antara BUMN, Danantara, dan pelaku usaha dalam negeri dapat menjadi fondasi menuju kedaulatan energi yang sejati. (*/GK)
