Home Polhukam Didesak Tunda Pilkada 2020, KPU Buka Suara

Didesak Tunda Pilkada 2020, KPU Buka Suara

0

Jakarta, benang.id -Desakan dari berbagai kalangan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19 yang belum juga terkendali, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara.

Dikutip dari laman kompas.com, komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidal dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020.

Lebih lanjut Raka menjelaskan, sebelum adanya kesepakatan Pilkada ditunda, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemililhan.

“Tahapan itu tentu dilaksanakan, karena sebagai satu peraturan KPU, maka dia masih berlaku dan mengikat semua pihak,” kata Raka saat dihubungi lewat sambungan telepon, Minggu (20/9).

Wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 mencuat setelah dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendesak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

“Kami sampaikan bahwa usulan Muhammadiyah agar pelaksanaan Pilkada 2020 dipertimbangkan dengan seksama untuk ditunda pelaksanaanya, ” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konperensi pers, Senin (21/9).

Mu’ti menjelaskan, usul penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” ujar dia.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mendesak agar Pilkada 2020 ditunda.

Dalam pernyataan sikapnya, PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.

“Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” demikian pernyataan PBNU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here