Jakarta, benang.id – Setelah kasus pamer harta (flexing) oleh mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), dan kepemilikan moge Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak, termasuk keberadaan klub moge di Ditjen Pajak, yang berbuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani berang dan meminta klub moge di Ditjen Pajak dibubarkan. Kini sorotan kembali ditujukan ke Ditjen Bea Cukai, dengan munculnya tagar bea cukai hedon di twitter, dengan menyoroti kepemilikan barang-barang mewah ke sejumlah pegawai bea cukai.
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah mengatakan bahwa sorotan terhadap dua ditjen tersebut tentu kontraproduktif terhadap upaya membangun citra diri berintegritas di lingkungan Kementerian Keuangan.
Atas situasi yang berkembang ini, Said Abdullah memandang ada beberapa hal yang perlu dicermati dan tindakan yang perlu ditempuh oleh Kemenkeu;
Pertama, papar Said Abdullah, kepada publik perlu disuguhkan informasi yang berimbang, bukankah selama ini Menteri Keuangan telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, Kemenkeu pada tahun lalu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman.
Pada tahun 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.
“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tutur Said Abdullah.
Kedua, Said Abdullah mewanti-wanti agar masyarakat tidak menghancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, mengingat dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak dan cukai pada tahun 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara, dan tahun 2021 mencapai 77%. Tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6% dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3%, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.
“Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan-kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” jelasnya.
Said Abdullah menambahkan, kasus flexing oleh keluarga RAT telah merambah ke mana mana. Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil.
“Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ucap Said Abdullah.
Terakhir Said Abdullah berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik.
“Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan -kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan-kawan kendor. Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik,” tandasnya.
Said Abdullah pun yakin dengan serangkaian langkah-langkah di atas, persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara. (*)
