Jakarta, benang.id – Menyusul sukses penyelenggaraan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional tahun lalu, tahun 2023 ini Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) menyelenggarakan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN. Salah satu agenda program tersebut adalah Kuliah Perdana “Public Policy Literacy: From Indonesia for ASEAN Community”, yang digelar secara daring pada Jumat (7/7/2023), dengan tema “Managing Effective Public Policy”.
“Program yang diselenggarakan bersama dengan The ASEAN Foundation ini dalam rangka mendukung keberadaan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan mandat Chairmanship ASEAN 2023,” kata Ketua Umum Makpi, Dr Riant Nugroho MSi, saat membuka kuliah perdana tersebut.
“Program disiapkan intuk seluruh masyarakat warga ASEAN + Timor Leste, dan program ini tidak berbayar,” ujar Riant menambahkan.
Riant menjelaskan, program ini semula diagendakan untuk diikuti 110 peserta dari seluruh negara ASEAN plus Timor Leste, namun pendaftar mencapai 576 orang, sehingga diberikan kesempatan sampai 250 peserta.
“Dari jumlah itu, 42 peserta berpendidikan S3 (Doktor/PhD), selebihnya berpendidikan Master,” katanya.
Menurut Riant, peserta berasal dari seluruh warga ASEAN Plus Timur Leste. Bahkan Myanmar ikut berpartisipasi, menjadi salah satu pengirim peserta terbanyak bersama Kamboja.
Kata Riant, berbagai akademisi dari kampus terkemuka dari Asia Tenggara juga hadir, di antaranya dari National University of Singapore dan University of Malaya Kuala Lumpur.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Carolin Tinangon, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa dalam menjalankan mandatnya memegang Chairmanship ASEAN 2023, Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang sekaligus juga meresonansi keberhasilan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 lalu.
“ASEAN senantiasa relevan sebagai sebuah kesatuan dan kebersamaan yang berkelanjutan,” katanya.
”ASEAN melakukan transformasi dalam kebijakan publiknya, dari kebijakan publik yang state centric ke people centric. Karena itu diperlukan keberadaan aktor non-negara yang andal,” katanya. ”ASEAN menjadi epicentrum of growth di kawasan Asia Pasifik”.
Program akan diselenggarakan selama tiga bulan, dengan mentor para pengajar dan praktisi senior kebijakan publik Indonesia di berbagai bidang. Di antara pengajar Dr Tanri Abeng (TAU), Dr Tri Widodo (LAN), Dr Donny Yoesgiantoro (KIP/Unhan), Dr Mego Pinandhito (BRIN), Dr Wignyo Adiyoso (Bappenas), Dr Sumedi Andono Mulyo (Bappenas), Prof Dr Eko Prasojo (UI), Prof Dr Gunawan Sumodiningrat (UGM), dan Prof Dr Andy Fefta Wijaya (UB).
Makpi adalah organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berisi para pakar, praktisi, pengamat kebijakan publik di berbagai sektor dan daerah di Indonesia, yang didirikan pada tahun 2007, yang kemudian direvitalisasi tahun 2022. Setelah sebelumnya menyelenggarakan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional, maka tahun 2023 menyelenggarakan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN. Pada tahun 2024, Makpi berencana menggandeng mitra donor untuk menyelenggarakan Program Literasi Kebijakan Publik ASIA untuk kawasan Berkembang. (*)
