Denpasar, benang.id – Saat ini, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara G20 tengah menghadapi tantangan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan aksi perubahan iklim karena adanya kesenjangan dalam hal pembiayaan.
Diperkirakan kesenjangan pembiayaan TPB turun secara signifikan sekitar 70% dari US$ 2,5 triliun pada 2019. Bahkan, pandemi Covid -19 membuat kesenjangan pembiayaan ini semakin besar, di mana pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 5,5% pada 2021 menjadi 2,9% di tahun 2022.
Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan ini, sejak Oktober 2021, para pemimpin G20 mendorong G20 Framework for Voluntary Support untuk diintegrasikan ke dalam Integrated National Financing Frameworks (INFF).
Sejak pertama kali diperkenalkan di Addis Ababa Action Agenda oleh anggota PBB di tahun 2015, INFF telah menjadi kerangka pembiayaan yang mendorong sekitar 86 negara, temasuk Indonesia, untuk menyiapkan rencana yang lebih transparan dan alat penyaluran pembiayaan untuk upaya pencapaian TPB dan aksi perubahan iklim.
Diskusi terkait pembiayaan pembangunan ini menjadi topik diskusi dalam 3rd Development Working Group Side Event berjudul Integrated National Financing Framework (INFF) yang menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor swasta, filantropi dan pemangku kepentingan terkait di Bali Nusa Dua Conference Center (BNDCC), Selasa (9/8/2022).
Mewakili pihak filantropi, Tantowi Yahya selaku Ketua Umum Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) dan Executive Lead Tri Hita Karana (THK) Forum mengungkapkan inisiatif bernama Global Blended Finance Alliance (BFA) yang bisa menjadi salah satu solusi sumber pembiayaan potensial untuk mencapai target TPB.
“Banyak negara anggota G20 menghadapi tantangan untuk bisa memenuhi target TPB di tahun 2030 mendatang. Target ini akan sangat sulit dicapai jika hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu, blended finance bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan ini,” ujarnya.
Tantowi lebih lanjut menuturkan bahwa blended finance akan menarik para investor, pelaku bisnis, dan filantropis dunia untuk mulai mengalokasikan investasi mereka bukan untuk kepentingan bisnis semata, tapi untuk investasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.
Tantowi mengungkapkan, Tri Hita Karana (THK) Forum adalah sebuah platform di mana para filantrofis ini berkumpul bersama pemerintah dan pelaku bisnis. Di THK Forum inilah, ketiga sektor memunculkan inisiatif untuk mulai berinvestasi pada upaya-upaya untuk membantu pencapaian TPB.
Pemerintah Indonesia bersama para pemangku kepentingan lain dan mitra internasional mendorong sebuah alat pendukung bernama Global Blended Finance Alliance (BFA) untuk memastikan operasionalisasi blended finance di tingkat teknis. BFA akan menjadi katalis untuk menyelaraskan para investor swasta dan filantropis ini agar bisa menyalurkan dana mereka kepada proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang.
“Kami akan terus bekerja keras untuk terus mempromosikan blended finance, mengingat pengetahuan masyarakat Indonesia masih terbatas tentang topik ini. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mendukung BFA dan terus terbuka untuk membuka pembiayaan dari sektor swasta,” tutup Tantowi.
