Jakarta, benang.id – Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan resmi bubar seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif LINGKARAN Indonesia (Lingkar Studi Kebijakan dan Perencanaan – Indonesia), Arjun Fatahillah memberi catatan untuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Saya rasa Pak Heru juga harus lebih efisien dan jangan seperti Pak Anies yang mengandalkan tim dan hamburkan dana yang besar puluhan miliar. Intinya perlu bangun tim strategis dan efektif. Jakarta akan mengalami era transisi menjadi Kota Super Metropolitan sebelum meninggalkan julukan nama Daerah Khusus Ibukota pasca nanti IKN resmi menjadi penggantinya, PJ Gub perlu hadirkan Jakarta tetap menjadi kota ekonomi dan ini perlu roadmap yang jelas,” kata Arjun dalam keterangan tulisnya Rabu (26/10/2022).
Di sisi lain, Arjun juga menegaskan bahwa kerja-kerja Heru dan segenap jajaran Pemprov DKI tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta itu sendiri. Perlu juga dalam 2 tahun ke depan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Presiden, Kementerian PUPR, Bappenas dan juga lembaga yang lain, seperti Otorita IKN Nusantara. Hal ini kaitannya dengan target Pemerintah Pusat yang akan merampungkan mega proyek IKN di Kalimantan Timur. Harus ada keseimbangan pembangunan di antara keduanya, tidak melupakan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Indonesia.
“Jakarta tetap menjadi Pusat Ekonomi Indonesia walaupun Ibukota Negara dipindah”, tambah Arjun.
Ia menambahkan bahwa dengan tugas berat untuk 2 tahun ke depan, Heru Budi Hartono harus memiliki Tim Ahli tetapi perihal nama tim menurut Arjun itu dikembalikan lagi kepada kewenangan Heru.
Arjun juga mengeritik masalah jumlah anggota dan anggaran TGUPP di zaman Anies yang terlalu besar, ia berharap Heru bisa merampingkan struktur dan anggaran Tim Ahli.
“Jadi karena kerja 2 tahun ke depan berat, mengurus segala permasalahan Jakarta sekarang, Pak Heru ini membutuhkan Tim strategis. Tapi terkait anggota dan anggaran harus ada penekanan, jadi jangan terlalu banyak seperti zaman Pak Anies sampai 74 orang dan Rp 26 miliar per tahun. Tiap Dinas sudah punya orang-orang yang ahli, sedangkan Tim Ahli Gubernur ini kan diambil dari para Akademisi, Praktisi dan Profesional, dan punya mindset entrepreneur pengusaha itu juga penting. Karena pengusaha biasanya ada percepatan dan akselerasi. Jadi jumlah anggotanya sedikit saja tapi bisa berkoordinasi secara efektif dengan tiap dinas,” tutup Arjun. (*)
