Jakarta, benang.id – Pelaku usaha perkelapasawitan menghormati setiap kebijakan pemerintah terkait industri kelapa sawit, termasuk kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya termasuk olein (minyak goreng).
Seluruh masyarakat dan pelaku industri sawit nasional saat ini sedang menunggu adanya tindakan lanjutan dari Pemerintah agar permasalahan ini bisa secepatnya tertangani dengan baik.
Demikian pernyataan resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang disampaikan Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/4/2022).
“Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat,” ujar Tofan Mahdi.
Saat ini, lanjut Tofan, Gapki sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit baik di sektor hulu maupun hilir termasuk Bulog, RNI dan BUMN lainnya, untuk secara maksimal melaksanakan arahan dari Presiden Joko Widodo agar tercapainya ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan di masyarakat.
“Kami juga terus berkomunikasi dengan asosiasi petani kelapa sawit untuk menyampaikan situasi terkini di industri kelapa sawit pasca kebijakan pelarangan ekspor CPO serta mengambil langkah- langkah untuk antisipasi dampaknya bagi petani kelapa sawit,” sambung Tofan.
Tofan Mahdi kembali menegaskan bahwa seluruh masyarakat dan pelaku industri sawit nasional saat ini sedang menunggu adanya tindakan lanjutan dari Pemerintah agar permasalahan ini bisa secepatnya tertangani dengan baik.
“Pelarangan total terhadap ekspor CPO dan seluruh turunannya, apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, namun juga jutaan pekebun sawit kecil dan rakyat,” pungkas Tofan Mahdi.
