Jakarta, benang.id – Presiden Joko Widodo menilai bahwa Indonesia mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital, salah satunya pada bidang ekonomi. Presiden pun mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara oleh Bank Indonesia (BI).
Presiden menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara yang digelar di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/8/2022).
“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Kepala Negara, seperti dilansir presidenri.go.id.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
Selanjutnya Kepala Negara menginstruksikan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat segera masuk ke dalam platform KKP Domestik agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.
“Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan belanja pemerintah melalui peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri.
“Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pembelian produk dalam negeri. Presiden menuturkan bahwa pembelian produk dalam negeri akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi.
“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tutur Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat terhubung antarnegara sehingga dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya.
“Memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya makin banyak,” ucap Presiden. (*)
