Singapura, benang.id – Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong tumbuhnya ekosistem digital yang aman dan inklusif, bersih dari tindakan negatif. Untuk mencegah penyalahgunaan platform dan teknologi digital berupa penyebaran konten dan aktivitas online yang berbahaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun telah menerapkan tiga upaya yang membutuhkan dukungan stakeholders.
“Penting bagi seluruh stakeholders, baik institusi pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat, media, hingga akademisi, untuk saling mendukung dalam penanganan konten negatif yang beredar di internet,” tandas Menkominfo Johnny G Plate dalam Asia Tech x Summit Singapore 2022: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung di Millenia, Singapura, Selasa (31/5/2022), seperti dilansir kominfo.go.id.
Adapun tiga langkah utama untuk mengatasi risiko bahaya aktivitas online sekaligus mendidik masyarakat itu adalah pertama, pemutusan konten negatif yang melanggar hukum.
“Pemutusan konten negatif ditindak berdasarkan laporan dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun temuan dari tim Kominfo. Hingga saat ini tercatat 2,9 juta konten negatif yang telah diputus aksesnya,” tandasnya.
Menurut Menkominfo dari 2,9 juta konten negatif tersebut, 1,7 di antaranya berupa situs negatif, serta 1,2 juta merupakan konten negatif yang beredar di media sosial.
Mengenai langkah kedua, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo secara proaktif melakukan penanggulangan hoaks.
“Kementerian Kominfo bekerja sama dengan media dan pers, industri digital, hingga masyarakat umum untuk mengklarifikasi hoaks dan disinformasi. Pemerintah juga mengorkestrasi komunikasi publik yang positif dan efektif sebagai kontra-narasi atas hoaks yang beredar di internet,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan langkah ketiga yang diambil Pemerintah Indonesia dengan melakukan peningkatan literasi digital.
“Literasi digital merupakan inti dari upaya kita untuk mendorong penggunaan internet yang aman dan produktif, serta menjadi langkah yang paling efektif untuk mengurangi narasi negatif dan hoaks yang beredar di dunia maya,” tuturnya.
Inklusi Digital untuk Kelompok Rentan
Di tengah berbagai disrupsi digital yang tengah dihadapi saat ini, Pemerintah terus fokus membangun ruang digital yang adil, inklusif, aman, dan mudah diakses terutama bagi kelompok rentan.
“Melalui Digital Ministers’ Declaration yang dihasilkan pada Presidensi G20 Itali tahun 2021 lalu, Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan penyediaan peluang bagi kelompok rentan,” ujar Menteri Johnny.
Penyediaan peluang bagi kelompok rentan tersebut, serta optimalisasi peran teknologi digital dan ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu gagasan yang diajukan pemerintah Indonesia dalam G20 Digital Minister’s Declaration.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi dan kemampuan digital yang melibatkan kelompok minoritas dan kelompok rentan di seluruh Indonesia,” ungkap Menkominfo.
Pemerintah mengambil langkah nyata untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Pelatihan digital itu ditargetkan menjangkau 12,5 juta penduduk Indonesia per tahun. GNLD berkolaborasi dengan 121 stakeholders yang berasal dari beragam bidang, mulai dari pelaku industri, masyarakat, lembaga negara, akademisi.
“Dan di tahun 2024 diharapkan dapat menjangkau 50 juta penduduk. Kita ingin memastikan masyarakat Indonesia dilengkapi kemampuan untuk menangkal informasi negatif yang beredar di internet,” tandas Menteri Johnny.
Untuk melengkapi Program Nasional Literasi Digital, Kementerian Kominfo baru-baru ini meluncurkan National Digital Talent Program 2022. Menkominfo menegaskan semangat inklusivitas juga diterapkan dalam Digital Talent Scholarship, program talenta digital Kementerian Kominfo.
“Kami juga terus menunjukkan komitmen teguh kami untuk mengembangkan talenta digital. Kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan mengakomodasi penyandang disabilitas, memastikan pengalaman belajar yang diterima tetap efektif dan efisien,” tuturnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Digital Entrepreneur Academy (DEA) untuk melalui calon wirausaha memanfaatkan teknologi digital.
“Program yang mendorong para pemilik usaha untuk bertransformasi digital ini menunjukkan keterlibatan pengusaha wanita yang signifikan, yaitu sebesar 63% dari total peserta,” tandasnya.
Program Digital Talent Scholarship (DTS) digunakan untuk melatih tenaga kerja masa depan dengan kompetensi digital teknis seperti keamanan siber, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan big data. Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo telah melatih sebanyak 223.000 peserta dan tahun ini ditargetkan bisa melatih lebih dari 200.000 orang.
Selanjutnya, pada tingkat keterampilan lanjutan, Kementerian Kominfo juga menyiapkan Digital Leadership Academy (DLA) untuk membekali para pemimpin, level C, dan pembuat kebijakan baik sektor publik maupun swasta dengan kompetensi digital adaptif. Hingga tahun 2021, telah 370 orang mengikuti program itu dan pada tahun ini ditargetkan sebanyak 550 orang pemimpin digital.
Dalam forum ATxSG hadir Minister of Entrepreneurship and Information Technology Estonia, Andres Sutt; Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin haji Musa, serta Dalam sesi diskusi hadir Minister of Entrepreneurship and Information Technology Estonia, Andres Sutt; Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin haji Musa, serta Chief Executive Digital Regulation Cooperation Forum United Kingdom, Gill Whitehead. Sementara Minister of Digital Agency Japan Makishija Karen hadir mengikuti diskusi secara virtual.
Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo Anang Latif, serta Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dedy Permadi.
