Jakarta, benang.id – Rapat kerja Nasional (Rakernas) LP3KN-LP3KD diwarnai dengan banyak evaluasi penting di hari kedua pada Sabtu (14/5/2022). Para peserta yang terdiri dari perwakilan KWI, LP3KN, LP3KD, Pembimas, dan unsur pemerintah mendapatkan beberapa masukan penting terkait tema moderasi beragama dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mendagri yang diwakili oleh Hartono selaku Fasilitasi Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Kementerian Dalam Negeri membawakan materi terkait peran masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama.
Ia mengatakan penguatan moderasi hendaknya diawali dengan kesadaran akan nilai kemanusiaan. Kesadaran ini, sebut Hartono, telah tertuang secara lengkap dalam Dasar Negara Pancasila.
“Keberagaman sebagai modal sosial penguatan kerukunan umat beragama harus mewarnai seluruh elemen kehidupan masyarakat,” ujar Hartono, seperti disampaikan Humas LP3KN dalam rilisnya, Selasa (17/5/2022).
Dalam materinya, Hartono lebih banyak menunjukkan situasi konkret moderasi beragama yang baginya kerap diwarnai aksi-aksi intoleransi dan kekerasan.
Melihat situasi ini, ia mendukung program pemerintah pusat dan daerah terkait penguatan kerukunan antar umat beragama dan mendorong anggaran kegiatan keagamaan agar lahirnya banyak program penguatan moderasi.
Di tempat yang sama, pemateri kedua tampil dengan tema, “Quo Vadis LP3KN dan LP3KD,” yang dibawakan oleh Kasianus Telaumbanua Ketua LP3KD Jambi dan Sekretaris Eksekutif KWI Romo Hans Jeharut.
Dalam pematerinya, Kasianus menunjukkan persoalan klasik dalam Pesparani yaitu kurangnya dukungan pemerintah dalam hal anggaran dan kurangnya dukungan dari hirarki.
“Ada kepala daerah yang tidak mendukung LP3KD dalam hal anggaran. Banyak LP3KD tertatih-tatih mendapatkan dana untuk ikut Pesparani,” tegasnya sambil melanjutkan,
“Sementara, ada pastor yang menganggap LP3KN-LP3KD adalah semacam Ormas tapi kok mengurus musik liturgi.”
Atas pengalaman ini, Kasianus mengusulkan agar LP3KD terbuka dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk unsur pemerintah agar tidak terkesan orang Katolik jago kandang dan hanya berusaha mencari aman.
“Kita harus melebur dengan tokoh masyarakat dan keluar dari internal Gereja dan bangun komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Romo Hans memberi kritik terhadap Pesparani. Ia menegaskan 5 tahun perkembangan LP3KN-LP3KD secara garis besar bekerja baik tetapi masih banyak pekerjaan rumah. Peran awam masih terasa kurang dalam hal membangun relasi dengan pemerintah.
Romo Hans setuju bahwa persoalan utama setiap LP3KD adalah pendanaan. Menurutnya komunikasi dan keterbukaan diri kepada pemerintah adalah kunci utama dalam mendapatkan dukungan anggaran.
“Orang Katolik adalah warga masyarakat Indonesia yang memiki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Maka rasa keadilan juga harus dirasakan semua warga negara. Orang Katolik jangan trauma dengan agama lain tetapi perlu terbuka agar bisa mendapatkan keadilan yang diharapkan,” tuturnya.
