Jakarta, benang.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kepemimpinan itu layaknya tongkat estafet. Pada pesan itu Jokowi menyiratkan bahwa berbagai program serta pembangunan yang saat ini dijalani oleh pemerintahannya agar bisa dilanjutkan lagi di pemerintahan selanjutnya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) turut mengamini pernyataan Presiden Jokowi.
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan menteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol ya. Ini apa kita seperti itu? Endak kan,” tutur Jokowi di kegiatan Peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di Jakarta Pusat pada 15 Juni 2023 lalu.
Banyak pihak yang memandang apa yang disampaikan Jokowi ini untuk menyindir calon presiden yang menggaungkan perubahan terhadap pemerintahan serta berbagai programnya. Padahal menurutnya tanpa melanjutkan sesuatu yang baik maka progres pembangunan Indonesia akan kesulitan untuk “naik kelas”.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (Ketum BPP) Hipmi Akbar Himawan Buchari memberikan pandangannya terkait pernyataan Jokowi mengenai tongkat estafet pemerintahan.
“Program yang selama ini sudah dijalankan di Pemerintahan Presiden Jokowi harus terus berlanjut. Karena kalau mulai dari awal malah cenderung ada kemunduran. Saya setuju pernyataan Pak Jokowi bahwa kepemimpinan memang layaknya tongkat estafet,” ungkap Akbar di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Akbar memandang program seperti bantuan sosial atau bansos menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban mereka. Oleh karena itu, program ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa program Jokowi perlu dilanjutkan oleh pemerintahan sesudahnya. Bahkan ini juga turut diamini oleh publik melalui berbagai survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merespons hangat dengan program bansos.
“Dari mulai Program Indonesia Pintar yang ditujukan untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu mengejar cita-citanya, hingga Program Jaminan Kesehatan Nasional yang memastikan masyarakat tidak mampu tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Ini menjadi contoh nyata bahwa Pemerintahan Jokowi mau mengulurkan tangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program hilirisasi yang terus diintensifkan Pak Presiden ini perlu diapresiasi meski IMF Minta pemerintah Indonesia menghapus larangan ekspor komoditas. Gugatan demi gugatan juga Indonesia terus hadapi agat hilirisasi bisa berjalan,” lanjut CEO Saka Group yang membidangi bisnis properti, konstruksi, serta properti itu.
Program lainnya yang menurut Akbar juga patut terus didukung dan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya adalah IKN alias Ibu Kota Negara. Walau ini berarti Jakarta tidak menjadi Ibu Kota tapi program IKN ini penting dalam rangka pemerataan pembangunan sehingga ekonomi tak hanya berpusat di Pulau Jawa semata.
“IKN menjadi bukti bahwa program Presiden Jokowi bersifat inklusif dan tak melupakan masyarakat yang ada di kawasan Timur Tanah Air. Dengan program ini, maka perputaran uang yang biasanya hanya terpusat di Jakarta saja bisa turut terjadi di Timur Indonesia dan ini tentu saja dapat membantu pemerataan kesejahteraan di wilayah tersebut,” sebut Akbar.
Ia menambahkan, semua program yang saat ini sudah dijalankan Jokowi mampu menjadi cerminan bahwa Indonesia sedang didorong agar naik kelas sehingga sangat disayangkan bila program-program tersebut dihentikan progresnya. “Jika diibaratkan saat ini Indonesia pendidikannya sedang menuju kuliah, jadi sayang sekali kalau tidak dilanjutkan dan malah mundur seperti kembali lagi ke tingkat SD,” pungkasnya. (*)
