Padang, benang.id – Kasus intoleransi yang menyasar aktivitas ibadah umat Kristiani masih saja terjadi. Kali ini dialami Jemaat Kristen Protestan yang terjadi di sebuah rumah doa di Padang Sarai, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu sore (27/7/2025).
Video yang beredar pasca-kejadian menunjukkan kerusakan di lokasi. Beberapa kursi terlihat hancur, meja dalam keadaan terbalik, pagar rumah terbongkar, dan empat kaca jendela pecah. Di dalam rumah doa, tampak sisa-sisa persiapan ibadah seperti dua meja, satu konstruksi kayu menyerupai mimbar, dan dua kipas angin, dengan belasan kursi plastik hijau yang berserakan di depannya.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, insiden perusakan rumah doa yang juga tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7/2025), sebagai bentuk kesalahpahaman warga.
Fadly mengatakan, rumah yang dirusak merupakan rumah tempat pendidikan siswa Kristen dan bukan gereja.
Menanggapi kasus intoleransi tersebut, Presidium Dialog Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) Restu Hapsari nenegaskan, peristiwa tersebut merupakan bentuk intoleransi yang tidak dapat dibenarkan dan sangat meresahkan.
Meskipun Wali Kota Padang menyatakan insiden ini bukan SARA melainkan kesalahpahaman, ISKA memiliki beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius dalam penanganan kasus ini.
Restu menyebut, klaim “kesalahpahaman” harus dibuktikan melalui penyelidikan yang komprehensif dan transparan bukan sekadar justifikasi.
“Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa semua fakta terungkap, termasuk motif di balik perusakan. Kerusakan signifikan yang terlihat dalam video, seperti kursi hancur, meja terbalik, pagar terbongkar, dan empat kaca jendela pecah, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan bukan sekadar kesalahpahaman biasa,” ungkap Restu. Senin (28/7/2025).
Selain itu, lanjut Restu, insiden ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah setiap warga negara. Negara, melalui pemerintah daerah dan aparat keamanan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok agama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan tanpa rasa takut.
“Terlepas dari motifnya, insiden ini menunjukkan adanya kerentanan terhadap tindakan intoleransi. Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-kejadian, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai toleransi beragama dan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama,” tegasnya.
ISKA, kata Restu, mendong agar dialog antar-pemuka agama dan masyarakat perlu digalakkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Di sisi lain, pelaku perusakan harus diidentifikasi dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa tindakan intoleransi tidak akan ditoleransi di Padang dan di Indonesia secara umum,” ujarnya.
Restu menilai, hal tersebut juga penting untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan mencegah aksi main hakim sendiri.
Selain penegakan hukum, penting untuk memastikan adanya upaya restorasi rumah doa yang rusak dan memberikan dukungan psikologis bagi jemaat yang terdampak. Menurutnya, trauma akibat insiden ini dapat berdampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik.
“Kami mendesak semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Padang, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat, untuk bekerja sama secara serius dan profesional dalam menyelesaikan kasus ini. Ini bukan hanya tentang satu rumah doa, tetapi tentang komitmen kita bersama untuk menjaga toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia,” ungkap Restu. (*/GK)
