Solo, benang.id – Bank Indonesia (BI) harus mengupayakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga dengan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan.
Hal tersebut dikemukakan Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam acara peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Edisi 41 dan Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) di Hotel Alila, Solo, Senin (23/10/23).
Peserta yang hadir antara lain perwakilan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, ISEI, Perbankan/Lembaga Keuangan dan Akademisi.
Menurt Juda, dalam menjaga SSK terdapat tantangan yaitu meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian tersebut muncul dampak dari kondisi politik di Timur Tengah (konflik Palestina dan Israel) dan belum berakhirnya konflik Rusia dengan Ukrania.
“Kondisi tersebut mendorong naiknya harga energi dan harga pangan dunia, termasuk di Indonesia,” ujarnya.
Selanjutnya ketidakpastian tersebut, juga mendorong Bank Sentral AS menaikkan suku bunga. Kondisi tersebut berdampak pada volatilitas arus modal asing yang gilirannya mendorong melemahnya nilai tukar (kurs) Rupiah (Rp) terhadap Dollar AS. Salah satu upaya Bank Indonesia agar nilai tukar stabil maka suku bunga acuan (BI7DRR) pada bulan Oktober dinaikkan sebesar 0,25 bps menjadi 6,00%.
“Stabilitas kurs diperlukan untuk mendukung SSK,” tegas Juda Agung.
Menurut dia, tantangan ke depan adalah kebijakan yang berfokus pada stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan dengan tetap memperhatikan momentum pertumbuhan ekonomi.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro menambahkan bahwa stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan (SSK) saling interdepedensi.
“Kedua variabel saling bergantung, artinya stabilitas makroekonomi membutuhkan stabilitas keuangan dan sebaliknya stabilitas keuangan membutuhkan stabilitas makroekonomi,” katanya.
Dalam forum seminar tersebut, Solikin menyatakan bahwa dukungan KLM untuk: (1) hilirisasi non-minerba atau pangan (pertanian, perikanan dan peternakan). (2) Kredit untuk ultra mikro. (3) Pembiayaan inklusif dan hijau.
Arah bauran kebijakan BI dilaksanakan dengan sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi. “Dengan ketidakpastian global yang tinggi, kebijakan moneter tetap diarahkan pada stabilitas (pro-stability),” jelas Solikin.
Selanjutnya kebijakan makroprudensial, dilaksanakan melalui digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Kegiatan peluncuran buku dan seminar tersebut, juga dihadiri oleh perwakilan anggota Forkom APIK BI (Forum Komunikasi Akademisi Penulis Kebijakan BI), yaitu Nugroho SBM (Guru Besar FEB Undip), Doddy Setyawan (Guru Besar FEB UNS), Wahyu Widodo (FEB Undip), Imron Rosyadi (FEB UMS), Rudy Badrudin (STIE YKPN), Suparmono (STIM YKPN) dan Y Sri Susilo (FBE UAJY).
“Perwakilan anggota Forkom APIK BI hadir atas undangan dari Departemen Komunikasi BI”, jelas Y Sri Susilo dalam rilisnya kepada media cetak dan elektronik. (*)
