Yogyakarta, benang.id – Di dalam suatu negara yang surplus angkatan kerja seperti Indonesia maka setiap usaha ekonomi harus mampu menyerap tenaga kerja. Berkaitan dengan hal tersebut industri yang padat karya (labor intensive) menjadi relevan untuk kondisi Indonesia.
Demikian dikemukakan pengusaha nasional Benny Soetrisno dalam diskusi terbatas dengan topik “Isu Ekonomi dan Bisnis Terkini” yang digelar Kadin DIY di Kafe Punokawan, Kota Yogyakarta, Rabu (10/7/2024).
Diskusi tersebut merupakan kegiatan bulanan dengan menghadirkan narasumber baik dari kalangan akademisi, pengusaha perbankan, dan pemerintah termasuk Bank Indonesia (BI) DIY, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY.
“Kondisi saat ini yang diperlukan adalah menggerakkan perekonomian agar tetap mampu menyerap tenaga kerja”, jelas Benny Soetrisno (74), lulusan Teknik Mesin dari perguruan tinggi di Jerman.
Mantan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang saat ini masih berusaha di industri Tesktil dan Produk Tekstil (TPT), belakangan juga mempunyai beberapa usaha lain seperti pengelolaan sampah, produk pangan, dan air minum. “Industri TPT merupakan contoh nyata industri yang padat karya”, tegas Benny.
Menurut dia, kontribusi industri TPT dalam menyerap tenaga kerja signifikan. Data Kadin Indonesia mencatat jumlah pekerja industri TPT mencapai 3,65 juta atau 18,79% dari total tenaga kerja industri manufaktur per tahun 2024. Namun, “Dalam lima tahun terakhir kondisi Industri TPT sedang tidak baik-baik saja”, ungkap Benny.
![](https://benang.id/wp-content/uploads/2024/07/Benny-SoetrisnoB-295x300.jpg)
Salah satu indikatornya adalah terjadinya PHK sejak tahun 2019. Kondisi tersebut diperparah pada saat pandemi. Benny menambahkan, penyebab lainnya adalah membanjirnya produk impor TPT baik yang legal dan illegal. Khusus tahun 2024, dipicu adanya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Benny berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, perlu bersinergi untuk menerbitkan kebijakan yang tepat dan solutif untuk industri TPT saat ini.
Intinya, tandas Benny, industri TPT harus dilindungi terhadap serbuan produk impor legal maupun legal. Dengan harapan industri TPT dapat bangkit dan mampu menyerap kembali tenaga kerja yang telah di PHK.
“Industri kita, termasuk industri TPT, juga harus lebih meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk”,imbuh Benny Soetrisno berharap.
Menurut dia, dengan capaian kualitas maka kuantitas produk akan mengikutinya. Kualitas produk disertai dengan penetapan harga (pricing) yang tepat dapat meningkatkan daya saing produk. “Inovasi produk juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional”, jelas Benny.
Dalam diskusi terbatas terbatas tersebut, diperoleh beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, Perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir mampu tumbuh sekitar 5% per tahun. Pertumbuhan tersebut dianggap belum optimal dan belum mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Perlu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lewat investasi asing dan domestik serta ekspor. Pertumbuhan ekonomi selama ini lebih ditopang oleh konsumsi masyarakat dan anggaran pemerintah.
Kedua, Maraknya PHK di industri TPT dan beberapa industri lain, mengindikasikan beberapa sektor atau industri belum pulih pascapandemi. Dengan kata lain “ekonomi sedang tidak baik-baik saja”. Secara ekonomi makro nilai tukar juga sedang melemah (Rp 16.256,00 per Dollar AS pada tanggal 10 Juli 2024), namun harus diakui kondisi inflasi relatif stabil.
Hadir dalam diskusi terbatas ini pengurus Kadin DIY antara lain Robby Kusumaharta, Arif Effendi, Iwan Susanto, Endro Wardoyo, M Irsyad Thamrin, Richard Kaunang, dan Agus Imron. Selaku moderator Y Sri Susilo (Komtap Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY) yang juga dosen FBE UAJY dan pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. (*)