Surabaya, benang.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan tujuh strategi hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, yang dapat dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan UMKM, Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, di Surabaya, Selasa (28/5/2024).
“Strategi itu didasarkan pada analisis tantangan, hambatan, dan potensi yang ada di sektor kelautan dan perikanan,” ujar dia.
Strategi Hilirisasi
Yugi menerangkan, tujuh strategi hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor perikanan dan kelautan Indonesia.
Pertama, penyelarasan dan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada sehingga lebih efektif dan efisien baik antar lembaga, kementerian dan daerah.
Kedua, membangun sistem logistik ikan nasional. Ketiga, memperbanyak industri pengolahan perikanan (unit pengolahan ikan/UPI).
Keempat, mempermudah skema pendanaan untuk produksi dan pengolahan perikanan. Kelima, memperpendek jalur distribusi dari UPI ke konsumen akhir untuk efisiensi biaya logistik.
Keenam, memperbanyak penjualan produk frozen ke pasar ritel. Ketujuh, mendorong industri untuk membuat produk yang mudah dimasak di rumah.
Hasil Data BPS
Sepanjang 2021, data BPS mencatat rata-rata konsumsi ikan nasional mencapai 55,37% kg/kapita. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 54,56 kg/kapita.
Sementara itu, udang dan tuna cakalang sebagai komoditas unggulan sektor perikanan berdasarkan nilai dan volume. Sedangkan produk potensial lain berdasarkan nilai di antaranya, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita dan rumput laut.
Volume dan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 juga mencatat perubahan dibanding tahun 2020. Volume tahun 2021 tercatat sebesar 1,22 juta ton, sementara tahun 2020 mencapai 1,26 juta ton.
Namun secara nilai, ekspor perikanan tahun 2021 mencapai US$5,72 miliar, atau meningkat dibanding tahun 2020 senilai US$5,21 miliar.
Hambatan dan Tantangan
Yugi menilai, hambatan serta tantangan di sektor kelautan dan perikanan juga tidak kalah sulit. Pertama, permasalahan utama industri pengolahan perikanan adalah kekurangan bahan baku.
Kedua, jika bahan baku tersedia, maka harganya lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti India, Vietnam, Equador, dan negara lainnya. Ketiga, banyaknya peraturan pemerintah pusat dan daerah khususnya di perikanan budidaya dan tangkap.
“Hal ini menghambat produksi perikanan. Misal PP 85 tahun 2021. Jadi regulasi sebaiknya nyaman untuk diterapkan,” ungkap dia.
Keempat, produk perikanan mayoritas diperdagangkan dalam bentuk fresh sehingga kualitas sulit terjaga. Kelima, pemilihan produk perikanan yang kurang baik. Karena tidak semua produk perikanan semakin diolah semakin bernilai tambah.
“Contohnya, ada jenis ikan yang lebih bernilai tinggi jika dijual utuh, dibandingkan di fillet. Seperti Kerapu dan Bawal. Dan keenam adalah skema pendanaan yang belum memadai,” terangnya.
Potensi Indonesia
Indonesia, kata Yugi, merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, laut nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha.
Mengutip Katadata, tercatat Indonesia memiliki wilayah kepulauan terbesar seluas 1.904 ribu km2. Selain itu, Indonesia merupakan pemasok 10% komoditas perikanan dunia.
Indonesia juga merupakan pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (202 ribu km), dengan panjang mencapai 55 ribu km.
Data BPS juga mencatat, sebanyak 7,9 juta penduduk miskin bergantung dari laut. Sementara itu, 54% protein hewan nasional berasal dari ikan. Bahkan 37% spesies ikan terumbu karang dan 76% spesies karang dunia, ada di Indonesia. (*)
