Labuan Bajo, benang.id — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Satuan Kerjanya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pengunjung di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo”.
Kegiatan yang berlangsung di Zasgo Hotel, Labuan Bajo, Sabtu (5/7/2025) dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan ini untuk membahas strategi manajemen pengunjung di destinasi wisata sebagai bagian penting dari pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo Flores.
Dalam Keynote Speech-nya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyampaikan bahwa Labuan Bajo telah menjadi sorotan nasional sebagai destinasi super prioritas. Ia menekankan pentingnya penyebaran kunjungan keluar dari zona Taman Nasional Komodo (TNK) dan penguatan regulasi berbasis daya dukung dan daya tampung kawasan.
Menurut Hariyanto, isu kunjungan wisatawan di Labuan Bajo sudah clear, bahkan sebanyak 18% kunjungan wisatawan sudah ke mainland (daratan) Labuan Bajo dan sekitarnya. Namun isu terpenting saat ini adalah vistors management (manajemen pengunjung), bagaimana memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pariwisata Labuan Bajo bukan hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi bagaimana kunjungan wisatawan tidak hanya terfokus di dalam kawasan TNK, namun juga di mainland lain, terutama wilayah sekitar Labuan Bajo.
“Diskusi kita hari ini adalah untuk lebih mendalami bagaimana strategi kita bersama untuk mengelola pengunjung di Labuan Bajo Flores. Apa yang Kementerian Pariwisata lakukan hari ini sejalan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar ada upaya-upaya strategis dan komitmen bersama untuk menjawab tantangan persebaran wisatawan di luar kawasan TNK. Kami akan lakukan kajian yang lebih spesifik sesuai dengan dinamika yang ada terkait dengan carrying capacity di kawasan TNK. Kami berharap ada masukan dan pengayaan dari forum hari ini untuk kami tindaklanjuti sesuai dengan kapasitas kami dan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder di Labuan Bajo”, ungkap Hariyanto.
Hariyanto juga menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Kemenpar saat ini adalah bentuk antisipasi terhadap over-concentrated wisatawan yang saat ini terjadi di Bali, yang bisa berpotensi meningkat menjadi over-tourism. Isu mengenai pengelolaan pengunjung saat ini menjadi isu nasional dan Kementerian Pariwisata tahun ini telah menerbitkan panduan atau pedoman manajemen pengunjung di destinasi pariwisata.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, saat membuka kegiatan FGD menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan sekaligus persebaran wisatawan agar tidak terkonsentrasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan kunjungan wisata diluar kawasan TNK. Perbandingan kunjungan di Labuan Bajo saat ini adalah 18% di luar wilayah TNK dan 82% masih terkonsentrasi di dalam kawasan TNK. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan asing saat ini adalah 67% dari jumlah wisatawan domestik dan lokal, berbanding terbalik pada masa Covid-19 di mana proporsi kunjungan wisatawan domestik lebih tinggi dan Ini menjadi tantangan tersendiri pada saat TNK wajib menerapkan visitors management, sehingga kunjungan wisatawan ke destinasi di wilayah mainland harus didorong. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua untuk membuat target kinerja yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di luar TNK”, jelas Frans.
FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang menyampaikan beberapa paparan dari bidangnya masing-masing, sejumlah narasumber tersebut antara lain: Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, yang membahas pentingnya crisis management dan respon cepat di destinasi, dan Benarivo Triadi Putra, Co-Founder & CEO Atourin, yang mempresentasikan gagasan teknis tentang penguatan manajemen pengunjung melalui pendekatan digital dan pelibatan komunitas lokal.
Menutup FGD, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BPOLBF, sekaligus Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Wilayah II Kemenpar, Dwi Marhen Yono, menyampaikan sejumlah poin penting hasil diskusi dan langkah tindak lanjut:
* Pentingnya segera menetapkan do’s and don’ts di kawasan wisata, termasuk pembuatan peta zona perairan untuk kapal wisata agar aman dari arus dan gelombang tinggi.
* Percepatan pengembangan kawasan otoritatif Parapuar yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, listrik, dan pasokan air bersih.
* Inisiasi penyelenggaraan pertunjukan budaya khas Manggarai di Parapuar, yang dapat menjadi atraksi unggulan di mainland (darat), sejalan dengan konsep 60% wisata darat dan 40% wisata bahari untuk pemerataan destinasi.
* Harapan besar terhadap kolaborasi lintas sektor akan meningkatkan tata kelola pariwisata Labuan Bajo yang seimbang dan inklusif, sesuai dengan visi BPOLBF untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, berkualitas premium, dan berkelas dunia.
FGD ini menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPOLBF, instansi dan lembaga pemerintah lainnya di daerah, dan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Manggarai Barat untuk secara bersama-sama menyusun kebijakan strategis yang mampu meningkatkan daya tarik Labuan Bajo dan sekitarnya sekaligus mempertahankan keberlanjutan Pariwisata. (*/GK)
